Bupati Usulkan Kenaikan Tunjangan beban Kerja untuk ASN, KPK Sarankan Gunakan Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberi saran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung buat mengelola pemerintahan dan keuangan

Bupati Usulkan Kenaikan Tunjangan beban Kerja untuk ASN, KPK Sarankan Gunakan Ini
Dok/Bapos
Bupati Belitung Sahani Saleh 

Sistem seperti itu, disarankan untuk dipasang setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tidak dipungkiri setiap sekolah. Saran KPK tersebut, sebagai salah satu program KPK kepada pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

"Nah Belitung dijadikan mereka (KPK) sebagai project pilot. Saya juga sampai kan ke KPK kemarin, karena ini program mereka, tolong mereka yang mengganggarkan, tapi kata mereka tidak ada anggaran, dan tetap dibebankan ke daerah," ujarnya.

Kata Sanem, saran tersebut merupakan bentuk pencegahan oleh KPK kepada pemerintah. Namun buat merealisasikan absensi tersebut, Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan Pemda Belitung sudah ditandatangani.

"Persoalan ini, sempat menjadi isu bahwa Bupati tidak pernah menaikan TBK, nah itulah alasan nya. Anggarannya di alihkan untuk kepentingan rakyat, tapi setelah ini dihitung sesuai dengan kinerja masing - masing. Sopir Bupati sekarang TBK hanya sekitar Rp 800 ribu, tapi karena dia kerja 24 jam, maka hitungan nya 24 jam," kata dia.

Dalam penerapan absensi digital sensor itu, lanjut dia, di usahakan akan dibahas di ABT 2018. Disitu terlihat, apakah anggaran Belitung mampu untuk membeli absensi digital sensor di setiap OPD, sesuai keinginan KPK. Sebab alat tersebut, terbilang mahal.

"Disitu juga bukan hanya melihat kehadiran saja, tapi konsekuensi dari kehadiran itu. Nah nanti kalau tidak bisa semua sekaligus pasang absensi itu, kami lakukan secara bertahap, tapi kemarin permintaan KPK inginya sekaligus," ucapnya.

Sanem mengatakan, kebutuhan absensi seperti itu memang sudah sangat diperlukan dilingkup Pemkab Belitung. Ini sebagai bentuk reformasi birokrasi dan penggunaan dana yang efektif dan effisien dalam kinerja.

"Kemarin itu mereka (KPK) tidak percaya dengan absensi manual, dan bukan tidak mungkin nanti DPRD juga diberlakukan seperti ini," pungkasnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help