Kades se Bangka Dapat Penyuluhan Dana Desa

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka, Rilke Jefri Huwae memberikan penyuluhan hukum kepada para kepala desa (kades) se-Kabupaten Bangka

Kades se Bangka Dapat Penyuluhan Dana Desa
Bangka Pos / Edwardi
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka, Rilke Jefri Huwae memberikan penyuluhan hukum kepada para kepala desa (kades) se Kabupaten Bangka di ruang Bangka Bermartabat Kantor Bupati Bangka, Selasa (10/07/2018 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka, Rilke Jefri Huwae memberikan penyuluhan hukum kepada para kepala desa (kades) se Kabupaten Bangka di ruang Bangka Bermartabat Kantor Bupati Bangka, Selasa (10/07/2018).

Kegiatan ini  dihadiri Bupati Bangka Tarmizi Saat, dan dipandu Kepala Dinas Sosial dan Pemdes Kabupaten Bangka Arman dan para camat.

Tarmizi mengatakan pertemuan antara Kejari Bangka dengan para kepala desa merupakan hasil pertemuanya dengan Kejari beberapa waktu lalu.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemahaman hukum para kepala desa sehingga nantinya dalam menggunakan dana desa akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum," harapnya.

Sementara itu Kajari Bangka Rilke Jefri Huwae memanfaatkan pertemuan untuk berkenalan dengan para kepala desa karena belum genap satu bulan menempati jabatan sebagai Kajari Bangka.

Rilke  menjelaskan, pertemuan dengan para kepala desa se Kabupaten Bangka merupakan pertemuan awal, untuk selanjutnya akan ada pertemuan berikutnya.

“ Saya akan membuka ruang konsultasi bagi para kepala desa terkait dengan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Agung bahwa kejaksaan saat ini telah merubah paradikma, yang terbuka kepada masyarakat dan tidak ada biaya dalam berbagai urusan dengan kejaksaan, termasuk pengawalan bila dibutuhkan para kepala desa.

"Saya mengharapkan kepada para kepala desa dapat menjalankan tugas terutama dalam penggunaan dana desa agar dapat dilakukan sesuai aturan dengan membuat perencanaan serta pelaksanaan dana desa sesuai dengan peruntukan, serta membuat pertanggungjawab secara adminitrasi," jelasnya..

Dijelaskannya, sebagai pelaksana administrasi negara maka pertanggungjawaban sesuai adminitrasi harus dilakukan para kepala desa setelah menyelesaikan semua kegiatan dalam penggunaan dana desa.

Ditambahkannya, bila administrasinya benar maka hampir dipastikan tidak akan ada penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa.

" Saya berharap para kepala desa agar dapat menyelesaikan pertanggungjawaban tepat waktu sehingga tidak berdampak kepada pencairan dan jumlah dana desa pada tahun berikutnya," tukasnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved