Advertorial

Nelayan Belinyu Sampaikan Aspirasi ke DPRD

Ketua Perwakilan Nelayan Belinyu, Mahmud Helmi kepada harian ini mengungkapkan bahwa nelayan Belinyu kesal.

Nelayan Belinyu Sampaikan Aspirasi ke DPRD
Ist

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Perwakilan nelayan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka mendatangi DPRD Propinsi Bangka Belitung, menyampaikan aspirasi mereka terkait keberadan KIP di daerah mereka, Kamis (12/7/2018).

Ketua Perwakilan Nelayan Belinyu, Mahmud Helmi kepada harian ini mengungkapkan bahwa nelayan Belinyu kesal. Pasalnya selama ini penolakan KIP khususnya di Teluk Kelabat Dalam selalu mengatasnamakan mereka, nelayan Belinyu.

“Kami datang kesini atas inisitif sendiri hanya ingin meluruskan dan menyampaikan aspirasi saja. Jangan hanya mendengarkan yang menolak saja, kami yang memang asli nelayan harus didengar juga. Tadi nelayan yang sukarela hadir cukup banyak, ada 3 bus. Tapi mengingat kondisinya, yang datang hanya perwakilan saja,” ungkap Mahmud.

Namun sayang tak ada satupun anggota dewan yang datang menyambut aspirasi mereka. Para perwakilan nelayan hanya diterima oleh Sekwan DPRD Babel, Saifuddin.
Lanjut Mahmud, ketidakhadiran anggota dewan tersebut tak dipermasalahkan. Mereka hanya minta sekwan menyampaikan aspirasi terkait keberadaan KIP tersebut.

“Kami selalu disalahkan, dibawa-bawa. Katanya nelayan Belinyu menolak KIP di Teluk Kelabat. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Kalau dibilang menggangu, tidak ada yang menggangu. KIP itu beda lokasinya dengan wilayah tangkap kami. Bahkan keberadaan KIP juga cukup membantu kami nelayan sekitar. Silakan turun langsung dan tanyakan dengan yang asli nelayan,” ujar Mahmud.

Bantuan diakui Mahmud memang tidak secara langsung. Akan tetapi, keberadaan KIP itu juga telah membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Baik secara materi maupun sosial kemasyarakatan.
Selama ini, Belinyu sempat ditinggalkan. Namun sejak adanya KIP di Teluk Kelabat, masyarakat merasa terbantu.

“Ada yang bisa jualan air ke KIP, jualan sembako untuk mereka kerja. Banyak juga masyarakat kita yang bekerja di KIP itu. Kami juga tidak minta, tapi adalah bantuan untuk nelayan. Artinya ini sangat membantu kami, jangan juga bawa-bawa nelayan Belinyu seperti itu,” ujar Mahmud.

Sementara Ismail yang kesehariannya sebagai nelayan pun mengakuinya. Terkait dengan hasil tangkap ikannya pun tak berpengaruh. Malah ketika musim tertentu, dibekas lobang KIP tersebut banyak menghasilkan ikan malong, cumi-cumi dan juga udang.

“Kalau ada bekas KIP itu ikannya banyak. Pas musim cumi, bisa kami dapat ratusan kilo disitu. Kalau wilayah tangkap ikan kami bukan disekitar KIP itu, berbeda. Tapi hanya musim tertentu saja kami memancing disekitar bekas tambang KIP,” ujar Ismail.

Ismail sendiri tidak mengetahui banyak terkait penolakan KIP di Teluk Kelabat dalam. Dia hanya ingin menjelaskan apa yang memang dialaminya selaku nelayan Belinyu.

“Kalau bapak dak percaya, ayolah kita mancing kesana. Tidak seperti yang disebutkan itu. Tapi hasil tangkapan ikan yang kami dapat ya seperti itu, tidak pengaruh,” katanya.
Sekwan DPRD Babel, Saifuddin kepada harian ini mengatakan kedatangan para nelayan tersebut hanya untuk menyampaikan aspirasinya ke Ketua DPRD Babel. Tapi karena kedatangannya tidak terjadwal dan anggota dewan sedang dinas luar.

“Tadi mereka menyampaikan aspirasi saja. Kebetulan ketua tidak ada dan nanti akan kita sampaikan lagi,” kata Saifuddin.
Aspirasi yang disampaikan nelayan Belinyu, khususnya di Teluk Kelabat Dalam terkait keberadaan KIP.

“Mereka menjelaskan kalau KIP di teluk kelabat dalam itu bukan daerah tangkap nelayan seperti yang disampaikan oleh kelompok kontra KIP. Inti mereka nelayan di Teluk Kelabat dalam itu bukan menolak KIP. Mereka hanya menjelaskan saja, keberadaan KIP juga sudah menjadi mata pencaharian nelayan setempat,” ujar Saifuddin. (adv)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help