Masyarakat dan Nelayan Tolak Kapal Isap Produksi

Ratusan warga dan nelayan dari Kecamatan Simpang Teritip dan sekitarnya Kabupaten Bangka Barat menghadiri sosialisasi rencana kerja KIP

Masyarakat dan Nelayan Tolak Kapal Isap Produksi
Ist
Masyarakat di Kecamatan Simpang Teritip dan sekitarnya mendatangi kantor Desa Rambat dan Air Nyatoh untuk menolak rencana kerja beroperasinya kapal isap produksi (KIP), Jumat (13/7/2018) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nordin

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Ratusan warga dan nelayan dari Kecamatan Simpang Teritip dan sekitarnya Kabupaten Bangka Barat berkumpul guna menghadiri sosialisasi rencana kerja kapal isap produksi (KIP), Jum'at (13/7/2018).

Pertemuan dilakukan di Desa Air Nyatoh dan Rambat dengan dihadiri berbagai pihak, mulai dari perangkat desa, perwakilan pemerintah, perusahaan, pihak keamanan serta tamu dan undangan lainnya.

Masyarakat di kecamatan Simpang Teritip dan sekitarnya menolak beroperasinya KIP di perairan mereka, terlebih nelayan. Alasannya karena merusak ekosistem di laut dan mengurangi hasil tangkapan nelayan.

Salah seorang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Rambat Andri (39) mengatakan, kapal isap jangalah beroperasi diwilayahnya, terlebih di laut.

Kehadiran kapal isap ini bisa membuat laut menjadi rusak, pantai menjadi rusak dan ikan-ikan pasti berkurang sehingga nelayan menjadi dampaknya.

"Pokoknya bagaimanapun bentuknya kami masyarakat dan nelayan menolak adanya kapal isap. Kalaupun nanti beroperasi kami akan mencegahnya dengan cara kami sendiri," tegasnya

Hal yang sama di ucapkan oleh Baba ketua forum persatuan nelayan pesisir Bangka Barat, masyarakat dan nelayan sudah menolak dengan tegas adanya kapal isap beroperasi di wilayahnya, perusahaan KIP seharusnya memahami ini.

"Jika ini dipaksakan pasti akan timbul masalah baru, jelas-jelas masyarakat menolak kapal isap ini," terangnya

Sementara Kades Rambat Ali Imran menyampaikan, pihaknya jelas menolak beroperasinya kapal isap diwilayahnya, bagaimanapun bentuknya.

"Sosialisasi dari perusahan baru pertama kali ini dilakukan di desa, di kecamatan sudah pernah, pernah juga ke Bupati, DPRD hingga provinsi, kalau kami jelas menolak kapal isap," tergas Ali

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pj. Kades Air Nyatoh Jumadi, keputusan ada di masyarakat, misalkan mereka menolak itu, pasti tidak akan terjadi.

"Kami mendukung penuh masyarakat, yang jelas pertemuan ini mempertemukan antara masyarakat dan perusahaan, kami memfasilitasinya," ungkapnya.(*) 

Penulis: Muhammad Noordin
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help