DPD RI dan FH UBB Gelar Focus Group Discussion Terkait Prolegnas

Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum

DPD RI dan FH UBB Gelar Focus Group Discussion Terkait Prolegnas
bangka pos/Herru W
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang (PPU) DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB), Kamis (19/7/2018) di Kampus UBB 

Laporan Wartawan Bangka Pos/ Herru W

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (19/7/2018) di Kampus UBB.

Focus Group Discussion membahas mengenai Inventarisasi Materi Penyusunan Usul DPD RI untuk Program Legalisasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.

Acara yang diadakan di Ruang Akustik, Gedung Timah I Lantai II UBB tersebut dihadiri oleh 11 anggota DPD RI, Rektor UBB, Prof  Dr Ir Muh Yusuf, M.Si, Wakil Rektor II, Prof Dr Ir Eddy Suprayitno, MS, Dekan Fakultas Hukum, Syamsul Hadi, SH, MH, Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Babel, unsur dosen dan mahasiswa serta undangan.

Rektor UBB, Prof. Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa UBB sangat mendukung acara ini.

"UBB akan selalu mensupport program-program DPD RI, khususnya untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Babel," ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya penyelesaian berbagai permasalahan di Babel, maupun upaya-upaya penyusunan peraturan dan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Saya harap ada masukan yang dihasilkan dan diberikan dari stakeholder yang hadir dalam Focus Group Discussion ini, untuk perancang undang-undang," ujar Yusuf.

Sementara H. Nofi Chandra SE, Ketua Perancang Undang-Undang DPD RI, mengatakan Polegnas harus disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk memberikan pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Menurutnya Prolegnas dilakukan dengan memperhatikan setiap masukan serta perkembangan dinamika kehidupan di masyarakat dan daerah.

"Oleh karena itu peran lembaga perwakilan dan pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan negara menjadi kunci penting dalam mewujudkan Prolegnas yang dapat menjawab persoalan- persoalan penting masyarakat dan daerah," ulasnya.

FGD menghadirkan tiga narasumber, diantaranya Herry Erfian Anggota DPD RI dapil Bangka Belitung, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Haryoso dan Dosen Tetap Fakultas Hukum UBB, Reko Dwi Salfutra, SH, MH.

Penulis: Herru W
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved