DPRD Babel Lakukan Mediasi, Konflik Sawit BPL dan Masyarakat Akhirnya Menemui Titik Terang

Permasalahan sawit antara masyarakat desa di Bangka Barat, pihak PT BPL dan PT LWI akhirnya menemui titik terang.

DPRD Babel Lakukan Mediasi, Konflik Sawit BPL dan Masyarakat Akhirnya Menemui Titik Terang
Bangka Pos
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua DPRD Tony Purnama beserta anggota DPRD Babel Dapil Bangka Barat saat memediasi penyelesaian konflik sawit antara masyarakat desa di Bangka Barat, pihak PT BPL dan PT LWI di DPRD Propinsi Bangka Belitung, Jumat (27/7/2018). 

BANGKAPOS.COM - Permasalahan sawit antara masyarakat desa di Bangka Barat, pihak PT BPL dan PT LWI akhirnya menemui titik terang setelah mediasi yang dilakukan di DPRD Propinsi Bangka Belitung, Jumat (27/7/2018).

Audiensi sekaligus mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya didampingi wakilnya Tony Purnama beserta anggota DPRD Babel Dapil Bangka Barat.

Hadir juga dalam pertemuan pihak perusahaan PT BPL dan PT LWI, Sekda Babel Yan Megawandi, Sekda Bangka Barat Yunan Helmi, perwakilan dari Polda Babel dan Polres Babar, serta instansi terkait lainnya.

Dalam tuntutannya, masyarakat meminta dua perusahaan yang sudah berdiri sekitar 30 tahun lalu ini agar lebih memperhatikan kepentingan dan pembangunan masyarakat setempat.

Selama ini pihak perusahaan dirasakan kurang membantu dan mengakomodir keinginan masyarakat.

Masyarakat meminta dalam hal rekruitmen tenaga kerja transparan dan lebih mengutamakan masyarakat lokal dan sesuai dengan kebutuhan, proporsional dan kompetensinya.

Selama ini terjadi pihak perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar. Kemudian status kependudukannya dipindahjiwakan ke daerah perkebunan.

Terkait dengan dana CSR yang, masyarakat juga menuntut agar pihak perusahaan melaksanakan kewajibannya membayar CSR.

“Selama ini perusahaan ini tidak membayar CSR. Dari 30 tahun beroperasi, setahu kita hanya ada sekali membayar CSR, itupun setelah kita desak. Kita menginginkan perusahaan ini membayar CSR rutin dan berkelanjutan,” kata Susiadi, Ketua Forum Rembug Kades Bangka Barat.

Kemudian disampaikan juga agar pengelolaan pabrik agar dilakukan dengan baik. Beberapa waktu lalu, ditengarai limbah pabrik masuk ke sungai. Akibatnya ikan disekitar sungai tersebut mati.

Mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat cukup alot. Khususnya dalam hal tuntutan ke perusahaan agar melaksakan kewajibannya membayar CSR.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved