Kebijakan Pelayanan Publik Harus Terbuka dan Melibatkan Masyarakat

"Kita ingin menyampaikan ke masyarakat, para ketua RT dan RW, aparatur pemerintah mengenai sistem pelayanan publik

Kebijakan Pelayanan Publik Harus Terbuka dan Melibatkan Masyarakat
bangkapos/Edwardi
Bagian Organisasi Setdako Pangkalpinang menggelar kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 di Ballroom Grand Mutiara Hotel Pangkalpinang, Selasa (31/07/2018) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bagian Organisasi Setdako Pangkalpinang menggelar kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 di Ballroom Grand Mutiara Hotel Pangkalpinang, Selasa (31/07/2018).

Kabag Organisasi Setdako Pangkalpinang, Hasan Basry mengatakan kegiatan ini berkaitan dengan sistem pelayanan publik nasional , karena ada peraturan Menpan dan RB yang mengatur soal ini.

"Kita ingin menyampaikan ke masyarakat, para ketua RT dan RW, aparatur pemerintah mengenai sistem pelayanan publik nasional ini dengan narasumber Asisten Deputi Kemenpan, Noviana Adriana," katanya.

Ditambahkannya, melalui kegiatan ini pihak Kemenpan ingin mengetahui dan meminta masukan dari masyarakat .

"Selain itu biar masyarakat tahu arah dan kebijakan pelayan publik itu seperti apa. Nanti kita buka forum diskusi atau dialog antara peserta dengan narasumber ibu Asdep Kemenpan, juga ingin tahu bagaimana pelayanan publik yang sudah diterima masyarakat selama ini seperti apa dan bagaimana perbaikan ke depannya," jelasnya seraya menambahkan jumlah peserta sekitar 255 orang.

Dilanjutkannya melalui kegiatan ini ingin mensosialisasikan peraturan Kemenpan yang baru, bahwa ada kewajiban pemerintah dan pusat untuk memasukkan semua informasi pelayanan publik ke website SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) ini.

"Jadi masyarakat bisa mengakses bagaimana standar sistem pelayanan, bagaimana syarat pelayanan, semuanya ada dalam website ini. Karena hal ini masih baru karena itu kita melakukan sosialisasi dan menyiapkan admin agar bisa dimasukkan dalam sistem ini," tukasnya.

Ditambahkannya untuk membuat standar pelayanan publik ini masyarakat harus tahu dan dilibatkan.

"Contohnya membuat standar pelayanan di kelurahan, kita harus berembug dengan masyarakat sebelum menentukan syaratnya apa, biayanya berapa ataukah gratis , lama waktu pelayanannya, bila sudah sepakat baru dituangkan dalam keputusan, biar masyarakat merasa adil, bila ada biaya berapa kalau gratis ya sebutkan saja secara terbuka," imbuhnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved