Ketua IFI PC Pangkalpinang Sebut Pelayanan Rehabilitasi Medik Berbeda Dengan Fisioterapi

Terkait peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan pada tiga layanan kesehatan yang mulai diimplementasikan

Ketua IFI PC Pangkalpinang Sebut Pelayanan Rehabilitasi Medik Berbeda Dengan Fisioterapi
bangka pos/ira kurniati
ketua pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Pangkalpinang, Tri Rahayu 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Terkait peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan pada tiga layanan kesehatan yang mulai diimplementasikan sejak 25 Juli lalu, yakni jaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi baru lahir sehat dan rehabilitasi medik menuai pro dan kontra khususnya pada pelayanan rehabilitasi medik atau fisioterapi.

Hal itu ditanggapi oleh ketua pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Pangkalpinang, Tri Rahayu. Ia mengatakan rehabilitasi medik dan fisioterapi itu berbeda.

Keduanya menurutnya memiliki standar pelayanan yang berbeda, sehingga menurut Tri tidak bisa fisioterapi digantikan nama menjadi rehabilitasi medik.

"Sejak tahun 2015 lalu fisioterapi dalam BPJS itu digabungkan dalam rehabilitasi medik. Padahal keduanya berbeda. Pada tahun itu sampai 2017 untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi masih bisa melalui rujukan dokter umum maupun spesialisnya manapun. Tapi setelah Oktober 2017 untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi harus melalui spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Padahal sesuai dengan PMK 65 tahun 2015 untuk mendapatkan fisioterapi tidak harus melalui dokter spesialis kedokteran fisik tapi bisa melalui dokter spesialis manapun." ujarnya, Selasa (31/7/2018).

Ia menuturkan, sejak oktober 2017 lalu pasien BPJS fisioterapi harus diberikan penilaian awal (assesment) oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Sedangkan sebelumnya masih bisa ditangani dokter penanggungjawab untuk melakukan assesment.

Menurutnya, rehabilitasi medik dan fisioterapi memiliki standar pelayanan yang berbeda, dokter spesialis Rehabilitasi medik mempunyai kewenangan klinis yang berbeda dengan fisioterapi dari assesment sampai dengan selesai terapi. Kewenangan klinis yang berbeda maka treatment terapinya pun mempunyai standar pelayanan yang berbeda. Ia menambahkan, bpjs tidak mengklaim apabila pasien tidak diassement oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

Hal itupun dianggap merugikan pasien. Seperti di RSUD Depati Hamzah belum memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Sehingga harus merujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter itu. Dosis pengobatan pun dibatasi yakni maksimal lima kali dalam satu bulan. Sedangkan untuk pengobatan terapi penyakit-penyakit tersebut, menurutnya harus sesuai indikasi medis.

"IFI mulai dari pengurus pusat sampai pengurus cabang indonesia sekarang bergerak bersama-sama seindonesia untuk memperjuangkan PMK 65 tahun 2015." pungkasnya.

Meski demikian, RSUD Depati Hamzah tetap memberikan pelayanan fisioterapi kepada pasien BPJS. Namun kedepananya, Tri menuturkan pemberlakuan pelayanan tersebut akan diteruskan atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang sedang dirundingkan IFI Pusat bersama pihak terkait.

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help