PNS yang Terjerat Masalah Hukum Apakah Harus Dipecat, Begini Penjelasan Pihak Pengadilan

Menurut UUD ASN untuk pidana umum kalo masa hukumannya 2 tahun PNS tersebut akan dipecat tetapi kalo untuk kasus Tipikor tidak

PNS yang Terjerat Masalah Hukum Apakah Harus Dipecat, Begini Penjelasan Pihak Pengadilan
Bangkapos/Yudha Palistian
Kepala Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Adinda Rizki Amanda

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dari beberapa jumlah koruptor yang divonis nyatanya ada beberapa oknum PNS juga ikut terlibat didalamnya, Senin (31/7/2018).

Kendati demikian, semua aturan tersebut sudah tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf b yang menjelaskan bahwa PNS akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Kepala Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang Iwan Gunawan mengungkapkan semua PNS yang apabila terjerat kasus korupsi akan dipecat.

"Menurut UUD ASN untuk pidana umum kalo masa hukumannya 2 tahun PNS tersebut akan dipecat tetapi kalo untuk kasus Tipikor tidak dikatakan jelas pada UUD namun mereka menerjemahkannya
walau masa hukumannya hanya 2 bulan saja itu akan dipecat, tetapi semua itu kembali pada instansinya masing-masing apabila ingin mengaktifkan kembali PNS tersebut" jelasnya kepada Bangka Pos Group.

Selain itu ia juga mengungkapkan selama tahun 2018 PNS yang tersandung kasus korupsi diperkirakan dibawah 10.

"Di tahun 2018 sendiri kalo diperkirakan PNS yang tersandung kasus korupsi itu sekitar dibawah 10, begitu juga pada tahun 2017 kasus tersebut dibawah 10" jelasnya saat ditemui di pengadilan negeri Pangkalpinang.

Kepala humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang Iwan Gunawan mengungkapkan menurut SOP pengadilan petikan putusan selain dikirim ke kejaksaan dan keluarga terdakwa, pengadilan tidak mengirimnya ke Pemda kecuali dari Pemda sendiri yang memintanya.(*)

Penulis: Adinda Rizki Amanda
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved