Viral Info Soal BPJS Tak Dijamin Biaya Persalinan, ini Fakta dan Aturan Main Sebenarnya

Viral Info Soal BPJS Tak Dijamin Biaya Persalinan, Ini Fakta dan Aturan Main Sebenarnya

Viral Info Soal BPJS Tak Dijamin Biaya Persalinan, ini Fakta dan Aturan Main Sebenarnya
bpjs-kesehatan.go.id
BPJS Kesehatan 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Warga bertanya benarkah biaya persalinan, katarak dan fisioterapi tak lagi dijamin BPJS Kesehatan? Inilah penjelasan resmi dari pihak BPJS Kesehatan.

"Benarkah biaya persalinan tak ditanggung lagi oleh BPJS Kesehatan," kata bunda Fat, seorang wanita sedang hamil muda saat dikonfirmasi bangkapos.com.

Ia yang menjadi peserta BPJS lantaran pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengaku mendapat kabar itu dari jejaring sosial.

"Ini beredar infornya di kalangan PNS (ASN -red)," katanya.

Sekadar diketahui, baru-baru ini sedang ramai isu yang menyebut bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menjamin tiga layanan kesehatan.

Tiga layanan kesehatan itu meliputi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

 Isu tersebut muncul seiring diterbitkannya Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan pada 25 Juli 2018 kemarin.

"Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut.

Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Halaman
123
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help