Atasi Defisit Pemprov Babel Bakal Memberlakukan Single Salary

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penghematan anggaran pada

Atasi Defisit Pemprov Babel Bakal Memberlakukan Single Salary
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Sekda Babel, Yan Megawandi 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penghematan anggaran pada APBD 2019 mendatang untuk menutupi defisit.

Salah satu penghematan yang akan dilakukan ialah belanja pegawai yang akan menggunakan sistem tunjangan kinerja dengan single salary.

"Kita sedang proses di 2019 akan ada single salary, karena sekarang kan ada komponen horor, tunjangan, kedepan hanya akan ada satu namanya tunjangan kinerja. Ini sejalan dengan reformasi birokrasi dan KPK supaya tidak terlalu banyak," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi, Rabu (1/8/2018).

Yan menjelaskan dengan tunjungan kinerja, nantinya penerimaan ASN akan disesuaikan dengan beban kinerja yang ditanggungnya.

"Bukan pengurangan TPP, tapi sumber pendapatan nantinya hanya satu dalam bentuk tunjangan kinerja sesuai dengan beban kerja," tambahnya.

Sementara itu, kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto mengatakan pihaknya terus menggenjot pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi dan pendapatan sah lainnya.

"Kalau sektor pendapatan yang menjadi domain kita memang masih pajak dan retribusi daerah yang masih menjadi domain kita optimalkan dan kita tingkatkan. Untuk peningkatan itu menunggu perubahan Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah apabila sesuai ini kewenangan kita miliki sessuai UU no 23 tahun 2014 dimungkinkan sekali peningkatan PAD kita," katanya.

Ia menyebutkan, untuk rencana belanja pada APBD 2019 masih didominasi beberapa bidang seperti Pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur.

"Pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, infrastruktur 10 persen, sisanya belanja rutun pegawai, dan sesuai ketentuan kalau memang terjadi pemberlakuan tunjangan kinerja mengarah ke penghematan, kemudian belanja modal juga," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help