Berencana Ngutang Pemprov Pertaruhkan Kucuran Dana Pusat

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana untuk meminjam dana dari pihak ketiga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Berencana Ngutang Pemprov Pertaruhkan Kucuran Dana Pusat
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Sekda Babel, Yan Megawandi 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana untuk meminjam dana dari pihak ketiga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 446 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur pada 2019 mendatang.

Untuk mendapatkan bantuan ini, Pemprov Babel harus mempertaruhkan bantuan pemerintah pusat apabila kemampuan keuangan daerah nantinya tidak bisa melunasi hutang tersebut.

"Tidak ada agunan atau jaminan aset yang harus kita berikan untuk mendapatkan bantuan, karena PT SMI dibawah Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Daerah Babel, Yan Megawandi, Rabu (1/8/2018).

Kendati tidak ada agunan, namun pemerintah daerah harus siap-siap mengorbankan pemangkasan bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk melunasi hutang.

"Apabila kita tidak berhasil membayarnya dengan mengandalkan pendanaan kita sendiri, kita bisa menggunakan pendanaan dari pusat melalui mekanisme pemotongan dana bantuan ke daerah. Ya jaminannya anggaran kita yang ada di pusat," kata Yan.

Disinggung pemerintah daerah yang terlalu ambisi ini yang tidak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Yan mengatakan pihaknya hanya ingin mempercepat pembangunan di Babel.

"Ini kan pilihan, ambisi tidak salah ini rencana dan target yang cukup besar kedepan, kalau kita mau seperti yang kemarin ya biasa-biasa saja dengan kemampuan APBD kita, ini adalah tawaran percepatan untuk mengakselerasi pembangunan. Karena pemerintah tidak bisa mengintervensi semua dengan kemampuan keuangan kita saat ini," tambahnya.

Pihaknya menilai peminjaman ini diperlukan, pasalnya beberapa pelayanan umum yang belum bisa diselesaikan pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran.

"Menurut kita memang ini cukup penting untuk kita lakukan manakala kita juga pengen menyebutkan diri sebagai daerah yang mengembangkan destinasi wisata karena pendidikan, kesehatan, jangkauan akses komunikasi dan informasi, kelistrikan, pengelolaan sampah ini harus inheren," tambahnya.

Selain itu, menurutnya Pemprov Babel juga harus mengintegrasikan layanan dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat.

"Tidak semua memang menjadi kewenangan kita, tapi kita harus mengintegrasikan layanan dari tingkat paling bawah dari desa, kelurahan, kabupaten, kota,provinsi, pusat kita berada di tengahnya, demikian juga pelayanan telekomunikasi publik," tambahnya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help