DPRD Babel Belum Setuju Pemprov Hutang ke SMI, Sarankan Pangkas Anggaran

Komisi I DPRD Bangka Belitung belum menyetujui rencana pemerintah ingin berhutang Rp 400 Miliar ke PT SMI untuk menutupi defisit anggaran tahun 2019.

DPRD Babel Belum Setuju Pemprov Hutang ke SMI, Sarankan Pangkas Anggaran
Bangka Pos / Hendra.
Ketua Komisi I, DPRD Babel, Adet Mastur 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi I DPRD Bangka Belitung belum menyetujui rencana pemerintah ingin berhutang Rp 400 Miliar ke PT SMI untuk menutupi defisit anggaran tahun 2019.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan mereka sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekda, Bakuda dan Bappeda terkait rencana pemerintah hendak hutang Rp 400 miliar tersebut.

“Kita belum setuju kalau pemerintah hendak berhutang Rp 400 miliar ke PT SMI. Banyak hal yang harus kita kaji dan pertimbangkan dalam rangka mengatasi defisit kita,” kata Adet Mastur usai menggelar RPD, Rabu (1/8/2018).

Komisi I lanjut Adet akan mengkaji kembali rencana pemerintah daerah untuk berhutang.

Mekanisme cara berhutang serta pembayarannya pun harus dipikirkan. Kemudian solusi menurutkan angka defisit dan menaikkan PAD juga harus dikaji secara mendalam.

“Untuk teknisnya kita akan konsultasikan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Bagaimana sistemnya berhutang, berapa bunganya, teknis pembayaran. Semuanya harus kita ketahui dulu, kita juga liha solusi lainnya untuk mengurangi defisit anggaran. Jangan sampai berhutang justru membebankan APBD kita,” jelas Adet Mastur.

Saran Pangkas Anggaran dan Termasuk TPP

Anggaran Pemerintah Propinsi Bangka Belitung mengalami angka defisit yang cukup besar. Akibatnya pemerintah pun mengambil jalan pintah dengan berhutang ke PT SMI.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet Mastur kepada bangkapos.com mengatakan berhutang bukan solusi akhir. Tapi pemerintah harus memangkas anggaran yang tak sesuai dengan RPJP, RPJMD dan visi misi gubernur.

“Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan PAD. Kalau dari sektor pajak kami rasa sudah mentok, sulit untuk naik signifikan. Pemerintah harus mencari sektor lain yang bisa meningkatkan PAD,” kata Adet.

Kemudian, pembiayaan serta belanja yang tak penting harus dipangkas secara signifikan. Termasuk tunjangan pegawai yang dinilai terlalu tinggi ditengah defisit anggaran yang dialami Pemprov Babel.

“Untuk TPP nanti tidak ada lagi. Tapi nanti digunakan sistem lain yang lebih adil. Berdasarkan beban kerja. Saat ini pemerintah masih menggodok sistemnya agar bisa digunakan,” jelas Adet.

Adet juga menyarankan, kegiatan seremonial di Pemda Babel juga dipangkas. Apalagi kegiatan seremonial tersebut tak menguntungkan dan tak menyentuh masyarakat.

Penulis: Hendra
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help