Pemprov Babel Berencana Ngutang Rp 446 Miliar, Ternyata Harus Persetujuan DPRD

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan

Pemprov Babel Berencana Ngutang Rp 446 Miliar, Ternyata Harus Persetujuan DPRD
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Sekda Babel, Yan Megawandi 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKA POS.COM, BANGKA - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan rencana pinjaman dana ke pihak ketiga untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 446 miliar PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ke DPRD Babel.

"Kita sudah sampaikan ke teman-teman DPRD, dan mereka juga akan mempelajari mekanismenya, karena ini kan harus persetujuan DPRD," kata Yan, Rabu (1/8/2018).

Menurutnya, ini merupakan kali pertamanya Pemprov Babel berupaya mendapatkan dana dengan cara meminjam ke pihak ketiga. Sebelumnya, pendanaan hanya diperoleh dari pendapatan daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pihaknya menilai hal ini penting lantaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Babel, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.

"Peminjaman ini baru rencana karena harus persetujuan DPRD dan Kemendagri. Kemendagri akan ngecek lagi, enggak mungkin Kemendagri mengizinkan daerah yang akan menjerumuskan daerah itu sendiri ketika melakukan pinjaman," tegas Yan.

Ia tak memungkiri akan ada konsekuensi bagi pemerintah yang melakukan pinjaman, misalnya terkait bunga yang harus dibayarkan.

"Kami meyakinkan dulu teman-teman di DPRD supaya nanti lebih gampang untuk sama-sama memahami manfaat dan konsekuensi pinjaman ini, kita juga ada kewajiban yang harus diselesaikan ketika peminjaman ini baik itu dalam bentuk bunga," ujarnya.

Lebih lanjut, Yan menyebutkan rencana peminjaman pada pihak ketiga ini jangan sampai lebih banyak kerugiannya pada daerah.

"Iya ada bunga, karena kita yang minjam enggak mau rugi dan yang meminjamkan enggak mau rugi. Rugi dalam artian ada manfaat kegiatan yang kita usulkan ini, tapi kita juga akan berhitung jangan sampai kerugiannya lebih besar dari manfaatnya," tambahnya.

Dirinya tak menampik defisit yang akan terjadi pada 2019 cukup besar, sehingga diperlukan adanya upaya pinjam dana dari pihak ketiga.

"Mengatasi defisit ini memiliki beberapa cara penghematan, meningkatkan PAD, Silpa tahun laku, kalau masih belum juga memungkinkan untuk melakukan pinjaman ini, dan banyak daerah yang sudah melakukan ini," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help