Tersangkut Kasus Narkoba, Oknum ASN Bakal Dapat Sanksi BKPPD Pangkalpinang

Kalau sudah dapat berita acara, penyelidikan dan sebagainya, kami akan setop gaji yang bersangkutan sebesar 50 persen

Tersangkut Kasus Narkoba, Oknum ASN Bakal Dapat Sanksi BKPPD Pangkalpinang
bangkapos.com/Zulkodri
Kepala BKD Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Pangkalpinang Agung Yubi Utama menuturkan, pihaknya sudah mengetahui dan sedang menunggu laporan resmi dari kepolisian mengenai satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Pangkalpinang, MA, yang terjerat kasus narkoba baru-baru ini.

Akibat kasus ini MA terancam sanksi.

"Kalau sudah dapat berita acara, penyelidikan dan sebagainya, kami akan setop gaji yang bersangkutan sebesar 50 persen. Yang bersangkutan memang ASN di RSUD, direktur-nya juga sudah melapor ke kami. Jadi kami tinggal tunggu laporan resmi dari kepolisian," kata Agung kepada Bangka Pos, Rabu (1/8/2018).

Sebelumnya dikabarkan, MA diciduk polisi di sebuah warnet di Jalan Balai, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, Senin (30/7/2018) lalu.

Dia diringkus karena diduga memiliki dan menjual narkoba jenis Sabu setelah polisi mengembangkan kasus dari penangkapan Fr, seorang oknum wartawan pada hari yang sama.

Kasus MA menambah panjang deretan daftar ASN Pangkalpinang yang tersangkut perkara hukum, baik karena tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan perkara disiplin lainnya.

Menurut catatan Agung selama ia menjabat saja, tiga oknum ASN telah diberhentikan dengan tidak hormat setelah putusan kasus tipikor ketiga oknum tersebut dikeluarkan pengadilan.

Selanjutnya, dua oknum ASN tersangkut tipikor sedang proses karena sedang tahap Peninjauan Kembali dan Banding.

Mereka juga terancam sanksi pemecatan setelah sanksi penyetopan gaji sebesar 50 persen.

Sementara di luar tipikor, Agung mencatat ada empat oknum ASN yang tengah diproses. Dia mengimbau para ASN agar menjauhi hal-hal negatif.

"Perilaku terkait hal-hal negatif seperti ini dijauhi. Karena ASN itu bekerja diatur dan dilindungi undang-undang. UU ASN sekarang sangat tegas terhadap para pelanggar. Hukuman dan sanksi-sanksinya sangat jelas," kata dia. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help