Tarmizi Bantah Lari Dari Tanggung Jawab Sebagai Bupati Bangka

Tarmizi mengaku mendapat SMS dari masyarakat yang menilainya serakah dengan jabatan dan tidak bertanggung jawab.

Tarmizi Bantah Lari Dari Tanggung Jawab Sebagai Bupati Bangka
Dokumen Bangka Pos
Bupati Bangka, Tarmizi Saat 

Laporan Wartawan Bangka Pos Bupati, Nurhayati

BANGKAPOS.COM --   Tarmizi mengaku mendapat SMS dari masyarakat yang menilainya serakah dengan jabatan dan tidak bertanggung jawab. Ia membantah ada kesan bahwa Kabupaten Bangka seolah-olah tidak memiliki pemimpin.

Dia menyatakan tetap menjalankan amanat yang diemban negara sebagai Bupati Bangka hingga akhir masa jabatannya, sedangkan pengunduran dirinya hanya sebagai syarat administrasi untuk pencalonan dirinya sebagai anggota DPR RI dan menyampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bupati Bangka H Tarmizi Saat menyatakan jabatannya sebagai Bupati Bangka Petahana akan berakhir 25 September Tahun 2018 sesuai SK yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2013 lalu. 

"DPRD juga sudah memberitahu kepada bupati dan wakil bupati bahwa masa jabatan bupati dan wakil bupati akan berakhir pada tanggal 25 September 2018," jelas Tarmizi dalam konfrensi persnya, Sabtu (4/8/2018) di RM Putri Denai.

Sebagai bupati ia segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama lima tahun.

"Saya jawab surat itu kita menyampaikan kepada DPRD bahwa masa jabatan berakhir pada tanggal 25 September dan kita menindaklajuti dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama lima tahun ini," ungkapnya.

Selain itu ia ingin menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan supaya pada Tahun 2019 nanti, pekerjaan rumah pada pemerintahannya tahun 2018 sudah selesai semua, baik kegiatan pembangunan, perekonomian, administrasi maupun yang lainnya.

"Semua sudah kami selesaikan kecuali masalah mutasi kita serahkan kepada bupati yang baru," kata Mantan Sekda Bangka ini.

Menurutnya untuk menjadi anggota DPR RI harus mengundurkan diri sebagai Bupati Bangka. Untuk itulah dia menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Bangka memberitahu pengunduran dirinya sebagai Bupati Bangka.

Begitu juga dengan Wakil Bupati Bangka Rustamsyah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus membuat surat pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Bangks.

"Itu hanya syarat untuk masuk dalam DCS tetapi pengunduran diri ini secara administrasi dilaksanakan tapi saya tetap bupati sampai akhir masa jabatan atau nanti setelah ditetapkan DCT. Misalnya DCT ditetapkan pada tanggal 25 September maka saya tidak punya kewajiban lagi sebagai bupati. Tetapi sebelum penetapan DCT saya tetap sebagai bupati Bangka," kata Tarmizi.

Untuk itu dia sudah melaporkan kepada Gubernur Babel. Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Bangka akan ditetapkan pada gelombang kedua berarti dilantik pada tanggal 19 Desember 2018.

"Kalau saya berakhir pada tanggal 25 September berarti dari September sampai Desember ada kekosongan. Sedangkan satu hari pun tidak boleh ada kekosongan. Ini harus ditunjukkan Plt kalau dibawah satu bulan ditunjuk Plh atau seperti kegiatan kemarin bisa Pj sifatnya. Kalau di Kabupaten Bangka jika penetapan DCT tanggal 20 September maka habis masa jabatan saya sebagai bupati. Dari tanggal 20 hingga 25 September nanti akan ada Plh Bupati baru gubernur mengeluarkan SK nya tanggal 25 September atau bisa sekaligus, terserah gubernur siapa yang akan ditunjuk menjadi plt plh atau pj diserahkan kepada gubernur. Saya tidak mempunyai kapasitas untuk menunjuk orang itu sepenuhnya hak prerogratif gubernur," jelas Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved