Perda Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemkot dan Retribusi Leges Resmi Dicabut

DPRD Kota Pangkalpinang menyetujui Raperda pencabutan dua perda, yakni yakni Raperda tentang pencabutan Perda Kota

Perda Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemkot dan Retribusi Leges Resmi Dicabut
bangkapos/Edwardi
Rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang soal pencabutan dua perda Kota Pangkalpinang, Senin (06/08/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Kota Pangkalpinang menyetujui Raperda pencabutan dua perda, yakni yakni Raperda tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang No. 13 Tahun 2004 tentang pemakaian tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemkot Pangkalpinang, dan Raperda tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang No. 17 Tahun 2004 tentang retribusi leges menjadi perda dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (06/08/2018).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, DM Amir Gandhi. Sedangkan pendapat fraksi-fraksi disampaikan Ketua Pansus 11, Satria Mardika dan Ketua Pansus 12, Rio Setiady.

Plt Walikota Pangkalpinang, M Sopian mengatakan Raperda tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang No. 13 Tahun 2004 tentang pemakaian tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemkot Pangkalpinang karena perda itu sudah tidak sesuai lagi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

"Materi yang ada dalam perda tersebut sudah diakomodir dan dijabarkan dalam Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha sebagai landasan dan dasar terkait pemakaian tanah dan bangunan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang," kata Sopian.

Ditambahkannya berkenaan dengan pencabutan Perda tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik daerah.

"Pemkot Pangkalpinang sudah menindaklanjuti peraturan itu dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Barang Milik Daerah.

Dilanjutkannya, sedangkan Raperda tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang No. 17 Tahun 2004 tentang retribusi leges adalah merujuk pada pasal 180 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Dengan berlakunya undang-undang ini maka apa saja yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur secara limitatif, sehingga Retribusi leges tidak lagi merupakan bagian retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah," jelasnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help