Data Kependudukan Bisa Diakses Bila Ada Perjanjian Kerja Sama

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi data kependudukan

Data Kependudukan Bisa Diakses Bila Ada Perjanjian Kerja Sama
Bangka Pos / Edwardi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi data kependudukan kepada OPD, Kelurahan dan kecamatan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang di ruang OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (08/08/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi data kependudukan kepada OPD, Kelurahan dan kecamatan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang di ruang OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (08/08/2018).

"Tujuan kegiatan ini agar para OPD, kecamatan dan kelurahan seperti apa ke depannya bisa mengakses data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil Kota Pangkalpinang," kata Salmiwati, Kabid PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) dan Pemanfaatan Data Dukcapil Kota Pangkalpinang.

Dilanjutkannya dalam pertemuan ini disampaikan bahwa langkah awal agar bisa mengakses data kependudukan ini harus ada perjanjian kerjasama antara Dukcapil dengan OPD, kecamatan dan kelurahan sebagai lembaga pengguna data Kemendagri di wilayah Kota Pangkalpinang.

"Jadi harus ada perjanjian kerja sama dulu dengan Dukcapil baru mereka bisa mengakses data kependudukan ini. Hari ini kita baru menyampaikan dan mensosialisasikannya dulu, kedepannya baru dilakukan perjanjian kerja sama ini," jelasnya.

Ditambahkannya, data kependudukan apa saja yang dibutuhkan OPD, kecamatan dan kelurahan harus dipersiapkan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama ini.

"Apa saja sih yang mereka butuhkan dalam perjanjian kerja sama ini karena masing-masing OPD itu tidak sama kebutuhannya, jadi kita sampaikan dan tawarkan ini lho data yang bisa diakses para OPD ini, silahkan dipilih dan data-data itu saja yang akan dicantumkan dalam perjanjian kerja sama nantinya," jelasnya.

Ditegaskannya jadi para OPD, kecamatan dan kelurahan yang belum melakukan perjanjian kerjasama maka tidak bisa mengakses data-data kependudukan ini.

"Kalau sekedar data agregat jumlah penduduk berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin maka siapapun bisa meminta data itu asalkan mengirimkan surat ke Dukcapil, tapi untuk data by name by address itu tidak bisa karena memang sudah ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan data itu di Permendagri No. 1 Tahun 2015," tukasnya.(*)

Penulis: edwardi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved