Ini Berkas - Berkas Bacaleg yang Telah Diverifikasi oleh KPU Pangkalpinang

Ketua KPU Pangkalpinang, M. Yusuf menuturkan dari total 422 bakal caleg tersebut, akan diseleksi lagi

Ini Berkas - Berkas Bacaleg yang Telah Diverifikasi oleh KPU Pangkalpinang
Bangka Pos/ Yudha Palistian
Ketua KPU Pangkalpinang, M. Yusuf 

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 422 nama bakal caleg DPR Kota Pangkalpinang telah didaftarkan dari 16 partai politik untuk Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang dan tahapan verifikasi telah usai dilakukan.

Ketua KPU Pangkalpinang, M. Yusuf menuturkan dari total 422 bakal caleg tersebut, akan diseleksi lagi oleh Tim KPU.

Selanjutnya tahap seleksi akan ditentukan sesuai jumlah kursi.

Berikut berkas-berkas caleg yang harus dicek KPU seperti syarat pendaftaran yang diatur dalam Peraturan KPU untuk persyaratan bacaleg sudah tercantum di UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 20 Tahun 2018, yakni :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri;

b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dilampiri:
(*). surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut;

Halaman
123
Penulis: Yudha Palistian
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help