Sejak 2014, DPRD Bateng Sudah Tolak izin Usaha Hutan Tanaman Industri

Hampir di dua Kecamatan di Sungaiselan dan Koba, Kabupaten Bangka Tengah lahan hutannya dijadikan Izin Usaha Pengelolaan (IUP) Hutan Tanaman Industri

Sejak 2014, DPRD Bateng Sudah Tolak izin Usaha Hutan Tanaman Industri
Dok/Bapos
Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafry Rahman 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Hampir di dua Kecamatan di Sungaiselan dan Koba, Kabupaten Bangka Tengah lahan hutannya dijadikan Izin Usaha Pengelolaan (IUP) Hutan Tanaman Industri (HTI).

Lokasi itu tersebar di beberapa desa seperti Munggu, Lampur, Pangkal Raya, Kerakas, Kemingking, Belilik dan Penyak yang wilahnya terkena izin HTI.

Dari data yang didapatkan menyebutkan lahan HTI memiliki luas 16.653,1 hektar berada di Kecamatan Sungaiselan dan 9.543,80 hektar berada di sebagian Kecamata Koba.

Dengan kondisi ini, Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman secara terang terangan menolak upaya hutan yang ada di Bangka Tengah di jadikan lahan hutan tanaman Industri, menurutnya pihak dewan telah banyak menerima permohonan penolakan dari masyarakat terkait masalah ini.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Masyarakat Munggu untuk memohon status lahan yang ada di daerah mereka diubah menjadi status awal, yaitu APL (areal pengguna lain) karena awalnya lahan tersebut APL dengan bukti sertifikat dari BPN.

"Artinya ada masyarakat Munggu dan Penyak menanyakan masalah HTI ini, karena mereka merasa berkebun di areal yang diklaim memiliki izin HTI, sehingga dengan kondisi ini menurut hemat saya kebijakan pihak perusahaan perusahaan untuk memahami itu,"jelas Algafry kepada wartawan, Rabu (8/8/2018)

Dikatakan Algafry saat ini, lahan itu sudah bertahun tahun digunakan oleh masyarakat untuk berkebun serta bermukim, sehingga tidak semudah itu bisa dilaksanakan.

"Sikap kami jelas bahwa DPRD sejak 2014 dengan pernyataan sikap bersama menolak HTI berada di Kabupaten Bangka ini, kita mengharapkan kegiatan itu tidak lagi merisaukan masyarakat,"ujar politisi Golkar ini

Ia juga meminta untuk segera menolak izin HTI dengan memikirkan opsi lainya seperti kawasan Hutan Tanam Rakyat sehingga sepenuhnya menjadi milik rakyat.

"Alasannya untuk kelangsungan telah mengelola agar kawasan itu di tata ulang kembali bukan diambil alih sebagai HTI, berharap kawasan hutan produksi bisa jadi Hutan Taman Rakyat sehingga seutuhnya jadi milik rakyat,"tukasnya

Algafry  juga menjelaskan bahwa isi dalam sikap penolakan HTI oleh DPRD berisi bahwa DPRD menolak secara tegas pemanfaatan hasil hutan kayu HTI untuk segera dicabut dibatalkan oleh pihak Pemerintah pusat.

"Selain itu meminta Bupati untuk mengevaluasi kembali surat rekomendasi izin HTI. Ini untuk kelangsungan dan kelayakan hidup masyarakat Bateng yang telah lama mengelola kawasan hutan produkai selama bertahun tahun agar kawasan hutan tersebut ditata ulang kembali,"lanjutnya.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help