KPU Babel Minta Masyarakat Informasikan Caleg Bermasalah

Kita akan umumkan mulai dari tanggal 12 sampai 14 agustus. Kita minta masyarakat aktif dan melaporkan

KPU Babel Minta Masyarakat Informasikan Caleg Bermasalah
Bangka Pos / Hendra
Davitri, Ketua KPU Propingi Kep. Bangka Belitung. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra


BANGKAPOS.COM, BANGKA--
Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bangka Belitung telah memilih nama-nama bakal caleg DPRD Babel untuk pemilu 2019 mendatang.

Saat ini KPU Babel sedang menyusun daftar caleg yang akan diajukan ke daftar caleg sementara (DCS).

Ketua KPU Babel, Davitri kepada bangkapos.com, Kamis (9/8) mengungkapkan caleg yang akan masuk DCS ini berdasarkan hasil verifikasi administrasi tidak ditemukan lagi permasalahan.

Bahkan KPU Babel juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkum dan HAM Babel terkait status hukum para bakal caleg tersebut.

“Saat ini kita sedang menyusun DCS. Mereka ini sudah tidak ada permasalahan lagi terkait dengan berkas syarat pendaftarannya,” kata Davitri.

Namun Davitri belum bisa menjamin terkait status para bacaleg ini nantinya.

Karenanya, KPU minta ada masukan dan saran dari masyarakat terkait status, khususnya status hukum para caleg yang masuk ke DCS.

“Kita akan umumkan mulai dari tanggal 12 sampai 14 agustus. Kita minta masyarakat aktif dan melaporkan terkait nama-nama caleg yang kita umumkan nanti. Kalau dari kita tidak menemukan ada masalah lagi, tinggal masukan dan dari masyarakat saja,” kata Davitri.

Terkait kabar adanya aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar ke KPU Babel, Davitri mengatakan bahwa dari hasil verifikasi administrasi tidak menemukan adanya ASN yang mencaleg melalui KPU Babel.

Bila memang ada, tentunya harus tetap mengikuti mekanisme dan syarat pendaftaran yang berlaku.

“ASN kalau mendaftar caleg harus mengundurkan diri. Saat pendaftarannya harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri, tanda terima pengunduran diri serta surat pernyataan dari instansi terkait bahwa ASN tersebut dalam proses pengunduran dirinya,” jelas Davitri.

Lalu bila dimasa ada ASN yang lolos verifikasi administrasi dan tak sesuai aturannya, KPU masih berwenang untuk menggugurkan bacaleg tersebut.

Bahkan seorang mantan narapidana saja yang terpilih di Pileg dan diketahui statusnya setelah pemilihan bisa tidak dilantik oleh KPU.

“Karena itu kita butuh masukan dan pendapat dari masyarakat. Dan kita minta masyarakat aktif melaporkan bacaleg yang masuk DCS nanti,” pungkas Davitri.(*)

Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved