Tersandung Tipikor, Satu Oknum PNS Pemkab Bangka Dipecat Dengan Tidak Hormat

Jadi tidak disebutkan berapa lama atau berapa tahun, kalau sudah inkrah keputusan hukumnya maka diperhentikan

Tersandung Tipikor, Satu Oknum PNS Pemkab Bangka Dipecat Dengan Tidak Hormat
Bangka Pos / Nurhayati
Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka, Surtam A Amin 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pemerintah Kabupaten Bangka  memberhentikan satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah inkrah putusan pengadilan negeri karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf p yang menyebutkan PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak kejahatan dalam jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungan dengan dengan jabatan dan atau tindak pidana umum.

"Jadi tidak disebutkan berapa lama atau berapa tahun, kalau sudah inkrah keputusan hukumnya maka diperhentikan," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka kepada bangkapos.com, Jumat (10/8/2018) di Kantor BJPSDM Kabupaten Bangka.

Namun untuk menyakinkan karena pemberhentian tersebut sering terjadi pro kontra maupun polemik, maka pada tanggal 14 hingga 16 Agustus pihaknya diminta Bupati Bangka Incumbent Tarmizi Saat agar berkonsultasi dan koordinasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telah ditetapkan dalam putusan hukum inkrah nyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Jadi Pak Bupati menyuruh kami ke BKN untuk mengkonsultasikan kembali tapi kami dengan membaca undang-undang dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b kami telah memberhentikan satu PNS. Nama orangnya dak etis kalau disebutkan tetapi yang jelas kami sudah memberhentikan satu orang dan satu orang lagi berkasnya sedang dimeja pak bupati," tegas Surtam.

Sedangkan mengenai Slv oknum PNS Mantan Bendahara DPPKAD Kabupaten Bangka yang terkait kasus tipikor dana kematian menurut Surtam dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung.

Saat ini status kepegawaiannya yakni pemberhentian sementara sebagai PNS, dalam hal ini Pemkab Bangka masih menunggu Keputusan Mahkamah Agung.

"Kalau ada keputusan Mahkamah Agung misalnya dia tetap dihukum maka Slv diberhentikan tidak dengan hormat, tetapi jika putusan Mahkamah Agung menyatakan Slv tidak bersalah maka status PNS nya diaktifkan kembali," jelas Surtam. 

Begitu juga untuk oknum Kepala Sekolah SMPN 5 Belinyu, ABP yang juga tersangkut kasus korupsi, saat ini status kepegawaiannya diberhentikan sementara.

Pada saat diberhentikan sementara kedua oknum PNS tersebut tidak diberikan penghasilan, tetapi diberi uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan terakhir. 

"Jadi siapa pun baik kasus korupsi maupun kasus lain-lain kalau dihadapkan untuk kepentingan pemeriksaan maka diberhentikan sementara," jelas Surtam. 

Ditambahkannya, untuk PNS yang terbukti melakukan tindak pidana umum bisa diberhentikan dengan tidak hormat jika dihukum pidana penjara atau kurungan minimal selama dua tahun dan pidana yang dilakukan berencana.

"Jadi jika dia melakukan tindak pidana berencana dihukum dua tahun, PNS itu berhenti dengan tidak hormat tetapi jika dia tidak berencana misalnya seorang PNS kecelakaan menabrak orang kemudian dihukum dua tahun penjara bisa diberhentikan dengan tidak hormat, bisa juga tidak diberhentikan," jelas Surtam. 

Namun sejauh ini belum ada PNS di Pemkab Bangka yang diberhentikan tidak dengan hormat terkait melakukan tindak pidana umum. (*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved