Bacaleg Terbukti Pemalsuan Dokumen Terancam Dipidana

Jika ada pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan sebagai legislatif tersebut maka terkait dengan tindak pidana.

Bacaleg Terbukti Pemalsuan Dokumen Terancam Dipidana
Dokumen Bangka Pos
Harly Juniarsah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM -- Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS) Kabupaten Bangka yang sudah diumumkan di media massa.

KPU Kabupaten Bangka sudah ditetapkan DCS sebanyak 461 bakal calon legislatif (bacaleg) dari 20 parpol untuk empat daerah pemilihan (dapil).

Untuk itu KPU Kabupaten Bangka masih mempersilahkan masyarakat yang ingin memberikan atau tanggapan terkait persyaratan bacaleg dengan melampirkan identitas yang jelas, paling lama sepuluh hari sejak DCS ditetapkan.

"Sampai hari ini belum ada masukan dari masyarakat yang masuk. Masukan ini nanti kita minta parpol untuk klarifikasi. Nanti kita putuskan apakah bisa tidak ditindaklanjuti. Untuk DCS sudah diumumkan di media massa. Pengumuman pertama tanggal 12, diberi waktu 10 hari tanggapan terkait syarat calon kalau ada masukan tanggapan masyarakat dipersilahkan," jelas Divisi Hukum KPU Kabupaten Bangka Harly Juniarsah.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapan harus dengan identitas yang jelas, bukan surat kaleng. Jika surat kaleng pihak KPU Kabupaten Bangka tidak akan dilayani.

"Tanggapan masukan dapat berupa ijazah dan persyaratan caleg lainnya. Kalau berupa isu tidak akan kami proses," tegas Harly.

Dia menyatakan jika ada pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan sebagai legislatif tersebut maka terkait dengan tindak pidana. Untuk itu KPU akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Selain itu juga apabila ada caleg yang terkait fakta integritas seperti terlibat sebagai bandar narkoba, koruptor dan pidana terkait pelecehan seksual terhadap anak maka pencalonan sebagai bacaleg tersebut bisa dibatalkan.

"Kalau ada laporan masyarakat dan ada putusan ikrah kasus hukumnya bisa dibatalkan. Pemalsuan dokumen juga sama kalau memang terbukti. Kami proses dulu kerjasama dengan pihak terkait seiring prosesnya sampai penetapan DCT," jelas Harly.

Diakuinya saat perbaikan syarat pencalonan sebelum ditetapkan DCS ada beberapa bacaleg yang tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak lolos ke penetapan DCS. Namun Harly mengaku belum mendapatkan data berapa bacaleg yang TMS karena sedang direkap.

"Untuk TMS ini ada yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi quota perempuan. Seperti untuk Partai Garuda satu dapil. Salah satu calegnya perempuan TMS mengakibatkan satu dapil tidak memenuhi masuk DCS untuk Dapil Bangka 1 Sungailiat. Ada juga yang mengundurkan diri tapi belum direkap," ungkap Harly.

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved