Internal Komisi Pemberantasan Korupsi Tiba-Tiba Bergejolak Ternyata Ini Penyebabnya

Kisruh antara wadah karyawan dan pimpinan KPK mencuat ke permukaan setelah belasan pejabat internal dirotasi dan dimutasi

Internal Komisi Pemberantasan Korupsi Tiba-Tiba Bergejolak Ternyata Ini Penyebabnya
Kompas.com
KPK 

BANGKAPOS.COM - Kisruh antara wadah karyawan dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat ke permukaan setelah belasan pejabat internal dirotasi dan dimutasi.

Pegawai atau WP KPK meminta pimpinan KPK menghentikan rotasi tersebut karena dinilai tidak transparan dan akuntabel.

"Kami sampaikan sikap agar pimpinan menghentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas. Ini merupakan upaya bersama untuk memastikan bahwa KPK dijalankan dengan berpatokan pada sistem," ujar Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Menurut Yudi, ada 15 pejabat eselOn II dan eselon III di KPK yang digeser dan dimutasi dari posisinya.

Baca: Inilah Penjelasan Ustaz Abdul Somad tentang Orang Tak Boleh Memakan Daging Kurbannya

Mereka terdiri dari enam pejabat Eselon II untuk posisi direktur dan kepala biro serta sisanya merupakan pejabat eselon III untuk kedudukan kepala bagian.

Di antaranya, Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas), Direktur Gratifiksi, Direktur Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas), dan dua direktur lainnya.

"Hal tersebut berangkat dari kondisi bahwa KPK berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka, tetapi didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 Undang-undang KPK," jelas Yudi.

Yudi mengakui bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal lumrah dalam proses berorganisasi, namun yang menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK.

Rotasi itu diduga tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya karena tidak melibatkan Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK.

"Proses yang diduga tidak transparan, penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK membuat kami di Wadah Pegawai KPK perlu menyampaikan hal ini pada Pimpinan KPK dan juga pada publik sebagai pemilik KPK yang sesungguhnya," tambah Yudi.

Baca: Murka Diejek Orang Kaya Baru, Hormat Paris Ungkap Gaya Hidupnya di Sydney

Halaman
123
Editor: zulkodri
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help