Banyak Masyarakat Tak Setuju, PT Wali Tampas Tetap Beroperasi Ini Alasannya

Pemerintah Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait akabn beroperasinya PT Walitampas

Banyak Masyarakat Tak Setuju, PT Wali Tampas Tetap Beroperasi  Ini Alasannya
Ist
Pemerintah Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait mencari persetujuan apakah menyetujui perusahaan pasir kuarsa PT Walitampas yang akan beroperasi di wilayah Desa Perlang, pada Senin (20/8/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA-Pemerintah Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait mencari persetujuan apakah menyetujui perusahaan pasir kuarsa PT Walitampas yang akan beroperasi di wilayah Desa Perlang, pada Senin (20/8/2018).

Pada kegiatan musyawarah itu, ratusan warga hadir untuk mengambil keputusan dengan cara voting, apakah setuju atau tidak perusahaan tersebut menambang pasir kuarsa di wilayah itu.

Dari hasil musyawarah itu sebanyak 292 warga menolak, 31 warga setuju dan 15 warga Golput.

Kades Perlang Rusli mengatakan bahwa hasil Musyawarah Desa itu merupakan final, selanjutnya pihaknya menyerahkan hasilnya kepada pihak perusahaan.

"Kita melaksanakan musyawarah desa untuk menanyakan pertambangan setuju atau tidak, tadi jadi diputuskan melalui voting agar adil dan kondusif jadi kita menggnakan sistem itu,"jelas Kades kepada wartawan, Senin (20/8/2018)

Kades menambahkan hasil Musdes itu juga akan mereka sampaikan ke pihak Bupati agar bisa dilihat serta ditanggapi oleh Bupati nanti, apa yang menjadi tindak lanjutnya.

"Kami tetap akan menyampaikan hasil ke Bupati, serta Camat untuk menentukanya, tetapi untuk pihak perusahaan terserah melihat hasil Musyawarah ini seperti apa mau tetap jalan atau tidak, saya sebagai Kades hanya memfasilitasi pertemuan ini,"jelasnya

Sementara, Penasehat Hukum PT Walitampas, Adystia Sunggara mengatakan pihaknya menjunjung tinggi hak masyarakat yang menolaknya, tetapi pihaknya tetap mematuhi dan menjalankan izin yang telah dimiliki oleh pihak perusahaan, selain itu menurutnya pihak perusahan juga akan memberikan distribusi dan CSR kepada daerah dan desa.

"Itu hak masyarakat yang kita junjung tinggi, tetapi pihak perusahaan jelaskan akan memberikan distribusi dan CSR terkait pertambangan itu, pihak kami memiliki izin IUP secara legal maka kami tetap melakukan penambangan,"jelasnya

Dimana, ia menjelaskan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) maka bisa dipidana.

"Di dalam pertambangan orang menghalangi kegiatan tambang dapat di dipidana, karena kita telah memiliki kepastian hukum, dijamin secara hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan tambang, namun kita kedepankan memang melalui koordinasi musyawarah,"lanjutnya

Diberitakan sebelumnya, Kecamatan Lubuk Besar telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Perlang di Gedung serba guna Kecamatan Lubukbesar pada Kamis (9/8/2018) terhadap kepemilikan izin pertambangan dan akan beroperasinya PT Walitampas Citratama.

Sosialisasi itu dilaksanakan perusahaan unuk menjelaskan surat izin menambang pasir kuarsa telah dipegang oleh pihak perusahaan.

Dalam kesempatan itu, perusahaan menjanjikan bantuan dana CSR yang akan mereka berikan ke masyarakat desa Perlang serta berupaya membuka lapangan pekerjaan dan meningkatnya perekonomian. Tetapi karena tidak menemui jalan temu, akhirnya Camat menjadwalkan Musdes untuk meminta persetujuan kepada warga Desa.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help