Imunisasi Meases Rubella

3 Kisah Tragis Pengidap Rubella di Bangka, Jantung Taqy Bocor, Telinganya Tak Bisa Mendengar

3 Kisah Tragis Pengidap Rubella di Bangka, Jantung Taqy Bocor, Telinganya Tak Bisa Mendengar

Fatwa MUI: Vaksin MR Haram Namun Boleh Digunakan Jika Terpaksa

Konfrensi Pers Fatwa MUI soal Vaksin Measles Rubella (MR)

LEMBAGA Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia  (LPPOM MUI) menyatakan Vaksin MR Haram, Tapi Terpaksa Boleh Digunakan.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan hukum penggunaan vaksin MR.

Melalui laman halalmui.org, keputusan itu dipublis oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

LPPOM MUI adalah lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional.

Dalam Rapat Komisi Fatwa yang berlangsung pada Senin (20/08/2018) petang hingga malam hari, Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institut of India) untuk Imunisasi, ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum,

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

2. Penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institut of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

3. Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan (mubah), karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan ahli yang kompeten dan dapat dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga merekomendasikan bahwa:

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Pemerintah harus menjadikan oertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat obatan dan vaksin yang suci dan halal.

"Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurmakan sebagaimana mestinya," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA yang menandatangani fatwa tersebut di gedung MUI Pusat, Jakarta. 

Sebelumnya sejumlah pihak menunda pelaksanaan pemberian imunisasi Measles Rubella (MR) karena belum adanya stempel Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zayadi mengatakan pihaknya patuh pada Fatwa MUI pusat terkait vaksin Measles Rubella (MR) yang menyatakan vaksin MR boleh dilakukan.

Hal ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Intitute Of India (SII) untuk Imunisasi diperbolehkan.

"Kita patuh pada komisi Fatwa MUI pusat, jadi setelah diadakan audit vaksin rubella itu ada unsur dari bahan babi, berarti itu haram untuk dipakai. Tetapi boleh kita pakai ketika dalam keadaan darurat Syar'iyyah," kata Zayadi, Selasa (22/8/2018).

Hal ini diperbolehkan karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syar'iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

"Inikan dalam keadaan kedaruratan, darurat disini kalau kata orang yang berkompeten dalam hal ini medis anak-anak tidak diimunisasi Rubella akan memberikan dampak cacat dan bahaya lainnya, artinya ini kan darurat," katanya.

Zayadi mengatakan masyarakat tidak perlu ragu lagi, pasalnya ada kondisi darurat yang membolehkan hal itu.

"Memang vaksin itu tidak halal, tetapi boleh dipakai masyarakat Islam boleh menggunakan karena kondisinya darurat.
MUI memperbolehkan karena alasan itu, tapi nanti ketika sudah ditemukan vaksin yang halal untuk menggantikan itu, maka Rubella tidak boleh lagi digunakan," katanya.

Halaman
Penulis: krisyanidayati
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help