Home »

Lokal

» Bangka

'Tersetrum' Proyek PLTS, Bupati Bangka Panggil Kades

Bupati Bangka H Tarmizi Saat memanggil para kepala desa di Kabupaten Bangka terkait PLTS

'Tersetrum' Proyek PLTS, Bupati Bangka Panggil Kades
Bangka Pos/Nurhayati
H Tarmizi Saat 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPIS.COM -- Bupati Bangka H Tarmizi Saat memanggil para kepala desa di Kabupaten Bangka, Kamis (22/8/2018) lalu terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sedang diselidiki pihak Kejaksaan Negeri Bangka.

Diakui Tarmizi ia memanggil para kades untuk menanyakan kebenaran soal proyek pengadaan PLTS tersebut, karena yang menandatangani DPA proyek tersebut adalah camat dan sekcat. Proses tidak melalui Bupati karena kewenangan tersebut sudah diserahkan kepada pihak kecamatan.

Dia juga menanyakan kronologi prosedur proyek PLTS yang bermasalah. Untuk itu Tarmizi minta para kades persyaratan melaksanakan proyek PLTS yang belum dilengkapi harus dilengkapi dan bagi yang belum melaksanakan proyek tersebut jika administrasinya belum lengkap tidak usah dilaksanakan,

Selain itu juga ada pembanding harga PLTS dan adanya koordinasi antara pihak kecamatan dengan desa.

"Nanti kita akan koordinasi dengan pak kajari dengan kasi pidsus seperti apa. Kita minta dibantulah melalui TP4D karena kepala desa ini tidak semuanya menguasai tentang keuangan karena tidak ada yang sekolah keuangan. Jadi pendamping dinas sosial juga seperti apa," jelas Tarmizi

Menurutnya yang penting prosedurnya dipenuhi, tidak ada mark up dan tidak ada korupsi dalam pengadaan PLTS tersebut.

Sebelum Tarmizi mengatakan, sudah menjelaskan kepada seluruh kades apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan agar tidak terjerat kasus hukum.

"Sudah dijelaskan dulu, saya rasa bupati di seluruh Indonesia ini yanf menjelaskan hanya saya, ini yang boleh, tidak boleh dan ini abu-abu. Kalau mereka tidak melaksanakan termasuk camat dan sekcam saya rasa mereka kurang patuh apa yang kita jelaskan," tegas Tarmizi.

Ia menilai untuk proyek PLTS tidak ada larangan dimasukkan dalam APBDes dan diperbolehkan.

"PLTS bisa diadakan desa jika desa masih gelap, cuma prosedur pengadaan, kualitas atau caranya," ungkap Tarmizi.

Saat ini untuk proyek PLTS tersebut baru dilakukan pulbaket oleh pihak Kejari Bangka.
Untuk itu dia meminta jangan cepat vonis masalah tersebut sebagai kasua tipikor karena itu domain dari pihak kejaksaan negeri.

"Saya sebagai pembina para kades, sebagai bupati anak buah saya itu sampai ke bawahnya saya bertanggung jawab dan harus tahu masalahnya," kata Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help