Dinilai Banyak Perubahan Substansi, DPRD Bangka Kembalikan Raperda PD Alam

Harapan kami penyusunan tiga raperda ini dapat dilakukan dengan lancar tanpa pertentangan dengan

Dinilai Banyak Perubahan Substansi, DPRD Bangka Kembalikan Raperda PD Alam
Bangkapos/Nurhayati
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu menerima laporan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2018 dari Wakil Bupati Bangka Rustamsyah, Sabtu (1/9/2018) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--DPRD Kabupaten Bangka mengelar rapat paripurna untuk membahas tiga agenda, yakni pengesahan dan pengembalian terhadap raperda berasal dari bupati, penyampaian KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2018.

Serta penyampaian terhadap tiga raperda berasal dari bupati, Sabtu (1/9/2018) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupu menyebutkan anggota dewan yang hadir sebanyak 24 orang sedangkan tidak hadir sebanyak 11 orang.

Dengan jumlah anggota dewan yang hadir tersebut Parulian menyatakan rapat paripurna sudah memenuhi kuarom.

Dikatakan Parulian pengesahan terhadap raperda yakni tentang perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan pengembalian terhadap raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2006 tentang perusahaan daerah Agro Lestari Mandiri (PD Alam).

"Kedua raperdanya tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka tanggal 26 Mei 2018 yang lalu. Selanjutnya telah ditindak lanjuti dengan dibentuk Pansus 1 dan Pansus II," jelas Parulian didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri.

Menurutnya kedua raperda tersebut telah dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh masing-masing pansus bersama dengan OPD terkait.

Untuk pengembalian terhadap raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2006 tentang perusahaan daerah Agro Lestari Mandiri (PD Alam) telah disampaikan  pada pansus II dan OPD terkait raperda tersebut.

Alasan dikembalikannya raperda tersebut yakni:

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved