Pileg 2019

Tolak Putusan Bawaslu, KPU Tetap Akan Coret Bakal Caleg Mantan Koruptor

KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran 12 bacaleg mantan rapi kasus korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu.

Tolak Putusan Bawaslu, KPU Tetap Akan Coret Bakal Caleg Mantan Koruptor
Kontributor Malang, Andi Hartik
Ketua KPU RI Arief Budiman saat mengecek kesiapan Pilkada di Kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (11/11/2016) 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menegaskan bahwa 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi, tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca: Ada yang Dari Babel, Inilah 12 Mantan Koruptor yang Diloloskan Bawaslu Jadi Calon Legislatif

"KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, Red) kami akan kembalikan," ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

"Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat," katanya menambahkan.

Baca: Ustaz Abdul Somad Diancam, Sejumlah Tokoh Ungkap Sindiran Hingga Hal Aneh Ini

Terkait bacaleg eks koruptor, ujar Arief, KPU berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan.

Dalam PKPU tersebut, partai politik dilarang untuk mencalonkan mantan koruptor.

Selain itu, parpol juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas.

"Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan sehingga kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus memedomani peraturan KPU itu," tutur Arief, dilansir TribunSolo.com dari Kompas.com.

Baca: Gas Elpiji Bocor di Tengah Hajatan Pernikahan Berujung Maut, 1 Tewas, 6 Orang Luka Bakar Parah

Selain itu, KPU juga sudah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda eksekusi putusan Bawaslu tersebut.

Arief mengatakan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan uji materi atas Peraturan KPU.

"Sepanjang PKPU itu belum diubah, maka PKPU itulah yang harus dijalankan," ujarnya.

"Jadi kami minta eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu harus ditunda sampai kalau nanti PKPU-nya nanti yang di-judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak," ucapnya.

Baca: Siap-siap Dukung Timnas U-16 Indonesia di Piala Asia 2018, Ini Jadwal Tandingnya

Diberitakan TribunSolo.com sebelumnya, Bawaslu setidaknya meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg 2019.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help