Jadi Tuan Rumah, Babel Dikunjungi 700 Tamu Jajaran Eselon I Kemendagri & Kepala Bappeda se-Indonesia

Bangka Belitung menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional (rakornas) Kepala Badan Perencanaan PembangunN Dearah (Bappeda)

Jadi Tuan Rumah, Babel Dikunjungi 700 Tamu Jajaran Eselon I Kemendagri & Kepala Bappeda se-Indonesia
BANGKA POS/DEDY QURNIAWAN
Pembukaan rakornas Kepala Bappeda se-Indonesia di ballroom Hotel Novotel, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Rabu (5/9/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM -- Bangka Belitung menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional (rakornas) Kepala Badan Perencanaan PembangunN Dearah (Bappeda) se-Indonesia 4-6 September 2018. Rakornas dibuka secara resmi di ballrom Hotel Novotel, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Rabu (5/9/2018).

Sebanyak 700 tamu yang merupakan pejabat esselon I Kemendagri dan Kepala Bappeda dan jajarannya dari seluruh Indonesia dilaporkan hadir pada acara tersebut. Pemukulan gong oleh Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Diah Indrajati menjadi simbol dibukanya acara yang dilanjutkan dengan paparan berbagai narasumber dari Kemendagri tersebut.

Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah menyatakan upaya pembangunan nasional adalah tugas bersama. Perlu sinergi dalam perencanaan dan pengembangan daerah di Indonesia.

"Harapan kami kegiatan ini berjalan lancar dan juga dapat memberikan hasil yang diharapkan yaitu strategi dalam perencanaan. Rakornas ini juga diharapkan dapat mempererat Bappeda seluruh indonesia," ucap Fatah dalam sambutannya.

Plt.Dirjen Pembangunan Daerah Kementrian dalam Negeri Diah Indrajati mengatakan, forum ini sangat penting karena sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencaan pembangunan nasional. Dia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen RPJMD setidaknya enam bulan setelah seorang kepala daerah terpilih dilantik.

"Mencermati ini maka Kemendagri perlu melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah... guna menjaga integritas, akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan daerah," kata Diah.

Menurut dia, Bappeda sebagai fungsi penunjang perencanaan lintas urusan memilki beban kerja yang besar. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Bappeda agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Forum rakornas diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman. "Serta dapat memberikan solusi yang nyata dari seluruh permasalahan yang ada, serta bertukar pikiran dan pemahaman antara unit kerja di pusat dan di daerah untuk menjadi satu kesepekatan bersama," ucap Diah. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help