Lahan Eks Kobatin Ingin Dijadikan WPR, Perlu Lihat Status Lahan dan Legalitas

Apabila hal ini diabaikan bisa jadi semua cuma akal-akalan untuk memuluskan jalan pihak tertentu agar dapat

Lahan Eks Kobatin Ingin Dijadikan WPR, Perlu Lihat Status Lahan dan Legalitas
Ist
Teddy Marbinanda 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Praktisi Pertambangan Teddy Marbinanda berkomentar terkait usulan lahan eks KK PT Kobatin yang akan dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemkab Bangka Tengah sudah semestinya dilakukan kajian baik terkait legalitas, status lahan, potensi cadangan dan lain lain.

Menurutnya kondisi ini tidak sederhana karena PT Kobatin masih terikat kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang belum tuntas sampai saat ini. 

"Kemudian adanya usulan menjadikan lahan eks KK Kobatin sebagai wilayah pencadangan negara (WPN) jauh lebih dahulu sementara aturan yang ada WPR dan WPN tidak boleh tumpang tindih,"jelas Tedy kepada wartawan, Rabu (5/9/2018).

Selain itu, sambungnya sebagian lahan eks KK Kobatin berada di kawasan hutan baik lindung maupun hutan produksi hal ini perlu juga dipertegas agar tidak timbul permasalahan baru. 

"Hal yang lebih mendasar perlu dipikirkan juga apabila telah jadi WPR dan akan ditambang oleh masyarakat perorangan atau kelompok yang memiliki IPR terikat kepada syarat yang salah satunya tidak boleh menggunakan alat berat dalam pekerjaan nya,"lanjutnya.

Sehingga, menurutnya hal ini lah yang perlu kajian mendalam jangan sampai niat baik Pemkab untuk mensejahterakan rakyat melalui potensi tambang malah memberikan masalah kedepannya.

"Apabila hal ini diabaikan bisa jadi semua cuma akal-akalan untuk memuluskan jalan pihak tertentu agar dapat menambang dengan tameng WPR di lahan eks KK Kobatin,"tegasnya.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved