Pengusulan WPR di Bateng Jangan Sampai Dimanfaatkan Cukong-cukong Timah

-Dalam pembahasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di kantor DPRD Bateng, pada Rabu (5/9) banyak hal yang disampaikan oleh anggota DPRD

Pengusulan WPR di Bateng Jangan Sampai Dimanfaatkan Cukong-cukong Timah
Bangka Pos / Riki Pratama
Wakil DPRD Bangka Tengah Samsu Khairil 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Dalam pembahasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di kantor DPRD Bateng, pada Rabu (5/9) banyak hal yang disampaikan oleh anggota DPRD terhadap rencana  tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil 1 DPRD Bangka Tengah Samsu Khairil yang mengatakan izin pertambangan ini jangan sampai disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh para cukong cukong timah yang mengatasnamakan masyarakat.

"Ini jangan sampai dimanfaatkan para cukong perlu diterapkan sesuai aturan jangan setelah adanya WPR akan menambah problem di masyarakat, misalnya disini ada hasil, sementara diwilayah lain tidak ada, ini akan membuat kecemburuan sosial itu harus diantisipasi,"ujar Samsu kepada wartawan, Rabu (5/9/2018)

Ia menambahkan, bahwa pada dasarnya DPRD Bateng mendukung namun perlu ada aturam dan pelaksanaan yang harus terus diawasi agar izin ini tidak disalahgunakan oleh sekelompok orang.

"Pada dasarnya DPRD Bateng mendukung, adanya wilayah pertambangan rakyat di Bangka Tengah, tetapi jangan sampai dimanfaatkan oleh pengusaha besar nantinya, tapi benar benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar mereka bisa bekerja dan menghasilkan duit,"lanjutnya

Dalam pelaksanaanya nanti, Samsu berjanji pihak DPRD akan terus mengawasi proses demi proses WPR ini, agar tidak salah sasaran dan dimanfaatkan oleh orang lain.

"Jangan sampai merugikan dan jangan sampai meresahkan masyarakat, regulasinya itu bisa perorangan atau kelompak yang apabila sudah jalan nanti DPRD akan ikut mengawasi disetiap wilayahnya nanti,"paparnya

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh telah melakukan pembahasan regulasi terkait pemberian izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah eks Kobatin, pada Rabu (5/9/2018) siang, di kantor DPRD bersama anggota DPRD Bateng.

Usai melaksanakan itu, Bupati Bateng Ibnu Saleh menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan regulasi, untuk memberikan rekomendasi dari pemerintah daerah terhadap wilayah pertambangan rakyat, wilayah itu seluas 6000 hektar eks Kobatin yang akan dijadikan wilayah pertambangan rakyat.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help