Rupiah Melemah, Pemerintah Ketatkan Keluar Masuk Uang Asing, Lebih Rp 1 Miliar Bakal Kena Sanksi

Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi dan mengetatkan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) baik ke dalam dan keluar negeri.

Rupiah Melemah, Pemerintah Ketatkan Keluar Masuk Uang Asing, Lebih Rp 1 Miliar Bakal Kena Sanksi
Tribunnews.com
ilustrasi dolar dan rupiah 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi dan mengetatkan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) baik ke dalam dan keluar negeri.

Bagi yang membawa uang kertas asing setara atau lebih dari Rp 1 Miliar, pemerintah akan memberikan sanksi.

Demikian informasi yang disampaikan Bank Indonesia melalui laman bi.go.id.

Aturan ini mulai berlaku 3 September 2018. "Mulai 3 September 2018 sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang melakukan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1 miliar berlaku," demikian disampaikan Departemen Komunikasi BI.

Sanksi dikecualikan bagi Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Hal ini sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia, sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

Halaman
1234
Penulis: teddymalaka
Editor: ediyusmanto
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved