Kepala Bappeda Se-Indonesia Bertemu di Babel Bahas Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Kepala Bappeda Se-Indonesia bertemu di Babel membahas isu-isu strategis perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Se-Indonesia Bertemu di Babel Bahas Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah
Istimewa
Kepala Bappeda Se-Indonesia bertemu di Babel membahas isu-isu strategis perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (05/9/2018). 

BANGKAPOS.COM - Rapat Koordinasi Nasional Kepala Bappeda Se-Indonesia Tahun 2018 resmi dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (05/9/2018).

Rakornas Kepala Bappeda se-Indonesia dihadiri lebih dari 1000 peserta yang bera­sal dari Kementerian/Lembaga serta Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 4 sampai 6 September 2018.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah mempercayakan Kepulauan Babel untuk menjadi tuan rumah Rakornas Kepala Bappeda Se-Indonesia Tahun 2018.

“Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena dipercaya menjadi tuan rumah untuk ke­giatan besar ini,” kata Abdul Fatah pada saat Pembukaan Rakornas Kepala Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2018, di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (5/9).

Kepala Bappeda Se-Indonesia bertemu di Babel membahas isu-isu strategis perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (05/9/2018).
Kepala Bappeda Se-Indonesia bertemu di Babel membahas isu-isu strategis perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (05/9/2018). (Istimewa)

Wagub mengungkapkan, upaya pembangunan nasional adalah tugas bersama, untuk itu perlu sinergi dalam perencanaan dan pembangunan daerah di Indonesia.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diingin­kan. Selain itu dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat semakin mempererat silaturahmi antar Bappeda seluruh indonesia,” kata Abdul Fatah.

Menurut Abdul Fatah, Pemerintah Pusat telah melakukan upaya untuk menyinergikan pembangunan pusat dan daerah antara lain melalui pelaksanaan Rakortek Perencanaan Pembang­unan dan Musrenbangnas.

“Termasuk pula Rakornas Kepala Bappeda Se-Indonesia yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri ini yang membuat kita semua berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini akan memberikan harapan baru untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati, menyampaikan Rakornas Kepala Bappeda ini mempunyai arti penting, sebab melalui forum ini seluruh Bappeda dapat membahas isu-isu strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sekaligus untuk mendapatkan solusi dan tindaklanjut kedepan.

“Forum Rakornas Kepala Bappeda ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman serta dapat memberikan solusi yang nyata terhadap berbagai permasalahan dimaksud, dengan saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman antara unit kerja di pusat maupun di daerah, untuk menjadi suatu kesepakatan bersama,” kata Diah Indrajati.

Rakornas Kepala Bappeda se-Indonesia, menyepakati beberapa hal yang salah satunya adalah penerapan aplikasi yang terintegrasi, yang terdiri dari e-budgeting, e-planning, e-monev dan e-reporting dari Pusat, Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, hal ini merupakan tindaklanjut arahan dari Korsupgah KPK.

Ketua Sidang Kelompok III, yang juga Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Hansasri mengatakan bahwa penerapan aplikasi yang terintegrasi akan memperhatikan sistem yang sudah ada di daerah.

Kemendagri sendiri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah saat ini sedang mengembangkan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

Ditargetkan pada bulan November tahun ini, aplikasi tersebut sudah dapat digunakan oleh daerah.

“Selain itu, akan disusun juga Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan pembangunan daerah yang melibatkan juga Kementerian dan Lembaga,” kata Hansasri. (*/advertorial)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved