Pajak Impor 1.147 Komoditas Naik, Ini Daftar Jenis dan Besar Kenaikannya

Pada semester I 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6 persen terhadap PDB).

Pajak Impor 1.147 Komoditas Naik, Ini Daftar Jenis dan Besar Kenaikannya
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Mobil supercar seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche, Jeep, Lotus dan berbagai merek lainnya terparkir di mall Senayan City Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2013). 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah resmi menaikkan pajak impor 1.147 komoditas, ini daftar barang impor yang pajaknya dinaikkan.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pada semester I 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6 persen terhadap PDB).

Satu di antara beberapa penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor (24,5 persen year to date Juli 2018) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (11,4 persen year to date Juli 2018).

Pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Untuk itu, Pemerintah menjalankan sejumlah bauran kebijakan.

Pemerintah melakukan tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategi nasional, implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar, serta melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap  barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik.

Pemerintah telah melakukan tinjauan terhadap barang-barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017 dan PMK 34/PMK.010/2017.

Proses tinjauan dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Tinjauan dilakukan dengan mempertimbangkan kategori barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam negeri, serta memperhatikan perkembangan industri nasional.

Hasil tinjauan menyimpulkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tariff dengan rincian sebagai berikut:

Halaman
1234
Penulis: teddymalaka
Editor: ediyusmanto
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved