Pemerintah Ketatkan Keluar Masuk Uang Asing, Lebih Rp 1 Miliar Bakal Kena Sanksi Begini

Pemerintah Ketatkan Keluar Masuk Uang Asing, Lebih Rp 1 Miliar Bakal Kena Sanksi Begini

Pemerintah Ketatkan Keluar Masuk Uang Asing, Lebih Rp 1 Miliar Bakal Kena Sanksi Begini
Istimewa
Ilustrasi 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi dan mengetatkan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) baik ke dalam dan keluar negeri.

Bagi yang membawa uang kertas asing setara atau lebih dari Rp 1 Miliar, pemerintah akan memberikan sanksi.

Demikian informasi yang disampaikan Bank Indonesia melalui laman bi.go.id.

Aturan ini mulai berlaku 3 September 2018. "Mulai 3 September 2018 sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang melakukan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1 miliar berlaku," demikian disampaikan Departemen Komunikasi BI.

Sanksi dikecualikan bagi Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Hal ini sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia, sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa.

Kebijakan ini menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai.

Untuk itu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas pembawaan UKA tetap dapat melakukannya secara nontunai.

Dengan implementasi ketentuan pembawaan UKA diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga kestabilan Rupiah.

Rupiah 

Sempat tembus di level Rp 15 ribu, Rupiah ditutup Rp 14.985,95 per Dolar AS pada Selasa (4/8/2018) kemarin.

Pada perdagangan hari ini, Pukul 13.20 Wib, Rupiah berada di posisi Rp 14.980,00 per Dolar AS.

Presiden Joko Widodo yang saat ini diserang isu pelemahan Rupiah menegaskan, pelemahan nilai tukar terhadap dollar Amerika Serikat bukan hanya terjadi terhadap rupiah saja, tetapi juga mata uang negara lain.

"Tidak hanya negara kita, Indonesia, yang terkena pelemahan kurs, tidak hanya Indonesia," ujar Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/9/2018).

Menurut Jokowi, pelemahan rupiah saat ini lebih disebabkan sentimen dari eksternal, seperti kenaikan suku bunga The Fed, perang dagang antara China dan Amerika Serikat, dan krisis yang melanda Turki serta Argentina.

"Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi.

Saya kira yang paling penting kita harus waspada, kita harus hati-hati," ujar Jokowi.

Langkah Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Barang Impor, esok hari.

Dalam revisi beleid tersebut, pemerintah mengenakan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor pada 900 komoditas barang impor konsumsi.

Hal ini untuk merespon nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang anjlok.

Langkah ini guna memperkecil current account deficit (CAD).

"Langkah yang dilakukan pemerintah ini untuk menangani permasalahan yang berasal dari neracaa pembayaran.

Kami lakukan dengan lamgkah-langkah yang besok pagi akan lakukan penerbitan PMK dalam rangka atur impor barang konsumsi," ujar Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9).

Ia menyebutkan, peningkatan laju impor barang konsumsi hingga Agustus lalu sebesar 50% sudah mengkhawatirkan bagi nilai tukar.

"Jadi kami akan mengeluarkan PMK besok pagi yang detailkan sekitar 900 HS code dari barang-barang komoditas impor barang konsumsi,

terutama yang nilai tambah dalam negeri tidak besar tapi menggerus devisa kita," kata dia.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk membantu pemerintah mengurangi impor. Hal itu penting untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

Salah satu caranya, yakni dengan tidak mengimpor barang-barang mewah. 

"Mungkin jumlahnya tidak besar tetapi perlu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa suasana ini, suasana berhemat," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/9). 

"Suasana kita tidak perlu impor barang mewah, enggak usah Ferrari, Lamborghini masuk, enggak usah mobil-mobil besar, yang mewah-mewah. Tak usah parfum-parfum mahal atau tas-tas Hermes," sambungnya. 

Pemerintah, tutur Kalla, akan berupaya meningkatkan ekspor sumber daya alam dan coba menurunkan impor yang tidak perlu. 

Di sisi lain, peningkatan lokal konten juga perlu ditingkatkan sehingga industri tak banyak mengimpor barang. 

Selain itu, pemerintah juga meminta agar ekspor dilakukan secara efesien.

Sebab, uang hasil ekspor banyak disimpan di luar negeri. 

Padahal, kalau dana itu disimpan di bank di dalam negeri atau Bank Indonesia, maka dana itu akan menambah ketersediaan dana di dalam negeri. 

"Ya, selama itu disimpan di bank nasional atau di BI enggak apa-apa cadangan kita baik. Itu akan memperkuat rupiah kalau cadangan baik," kata Kalla.(bangkapos.com/kontan)

Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved