Kabar 35 Ton Zirkon Lolos, Didit Srigusjaya Sebut Izin Belum Lengkap

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyesalkan terkait adanya dugaan pengiriman 35 ton zirkon dari Babel.

Kabar 35 Ton Zirkon Lolos, Didit Srigusjaya Sebut Izin Belum Lengkap
Bangka Pos /Hendra
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Kamis (16/8/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM -- Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyesalkan terkait adanya dugaan pengiriman 35 ton zirkon dari Babel.

Jika itu benar, kata Didit jelas aksi tersebut sudah melangkahi prosedur yang ada.

“Informasinya kita dapat ada perusahaan mengirim sebanyak 35 ton zirkon. Dari informasi yang kita dapat punya izinnya, tapi kelengkapannya belum ada. Seperti RKAB dan izin lainnya, asal usul barangnya dari mana kan harus jelas dulu,” ujar Didit kepada bangkapos.com, Senin (10/9/2018).

Lanjut Didit, informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah bahwa mereka belum pernah mengeluarkan RKAB. Pihak perusahaan hanya mendapatkan izin dari pusat, tapi izin pelengkap dari daerah asal tidak ada.

Terkait hal ini Didit menegaskan bahwa DPRD Babel sudah melayangkan surat ke Polda Babel agar dapat menindak tegas.

“Kalau aturannya belum jelas, tidak boleh ada pengiriman mineral ikutan seperti zirkon ini. Sekarang ini kita sedang bahas raperda mineral ikutan, ya ditunggu saja,” tandas Didit.

Dia berharap pelaku usaha pertambangan dapat memahami hal ini. Pengaturan mineral ikutan timah ini dilakukan agar ada kepastian hukum untuk pelaku usaha, iklim investasi yang baik dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Melanggar Izin, DPRD Minta Izin Perusahaan Zirkon Dicabut

Zirkon yang merupakan aset daerah memiliki nilai yang cukup ekonomis. Bila dijual tanpa mengikuti aturan yang jelas akan merugikan daerah.

“Kalau sudah melanggar kita minta Pemprov Babel sampaikan ke Kementrian ESDM agar izinnya dicabut saja. Karena izinnya dari pusat, ini saja kita lihat tidak ada lagi komunikasi dengan baik dengan pemerintah daerah dan pihak perusahaan seperti ini sudah berani melakukan kerja seperti itu,” kata Didit.

Sebanyak 35 ton zirkon tersebut menurut Didit bila tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah maka barangnya dapat dikatakan ilegal.

Karenanya perlu tindakan tegas dari pemerintah dan kementrian terkait. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil tidak lagi dirugikkan oleh pelaku usaha tak taat aturan ini.

“Kalau untuk legalitasnya nanti kita minta juga aparat kepolisian bertindak tegas. Dan kita berikan apresiasi ke polairud yang sudah mengamankannya,” ujar Didit.

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved