Pemprov Babel Butuh Rp 24 M untuk Perawatan dan BBM Kendaraan Dinas

Pemprov Babel berencana melakukan pengurangan jumlah kendaraan dinas untuk efisiensi. Di antara wacana yang ada, pemerintah akan menarik kendaraan

Pemprov Babel Butuh Rp 24 M untuk Perawatan dan BBM Kendaraan Dinas
BANGKA POS/RESHA JUHARI
Seorang aparatur sipil negara (ASN) melintas melewati kendaraan dinas yang terparkir di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (28/8). 

BANGKAPOS.COM  - Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelontorkan Rp 28 miliar untuk biaya perawatan dan operasional 1.062 kendaraan dinas.

Biaya itu bertambah jadi Rp 24 miliar dalam rencana penyusunan anggaran 2019. Kenaikan terjadi karena penambahan jumlah kendaraan, harga bahan bakar minyak (BBM), dan biaya perawatan.

Untuk menekan biaya terkait kendaraan dinas tersebut, Pemprov Babel berencana melakukan pengurangan jumlah kendaraan dinas untuk efisiensi. Di antara wacana yang ada, pemerintah akan menarik kendaraan jabatan eselon II atau setingkat kepala dinas.

"Kendaraan jabatan eslon II sekarang masih ada. Tapi, tahun depan direncanakan untuk tidak ada lagi, cuma belum pasti ini. Untuk kendaraan operasional di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah/Dinas) masih tetap ada," kata Kepala Badan Keuangan Babel, Ferry Afriyanto belum lama ini.

Ia mengatakan, kendaraan jabatan digunakan oleh kelapa OPD dan kepala Biro. Saat ini pihaknya sedang menghitung anggaran untuk tunjangan transportasi sebagai pengganti penarikan kendaraan.

"Kendaraan jabatan yang ada sesuai OPD dan biro 34. Skema tunjangan transportasi, ini belum ada berapa besarannya. Karena ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Dari perhitungan awal kita dengan tunjangan transportasi lebih efisien, ya kita harapkan dan target bisa efisien 50 persen dari pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas,” ujarnya.

Biaya operasional satu kendaraan kendaraan jabatan mencapai Rp 48 juta/tahun. Jumlah itu termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operasional.

“Kalau enggak habis itu dikembalikan. Tapi kan ada penggantian juga seperti ban dan suku cadang," tambahnya.

Menurutnya, biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan kendaraan jabatan tidak jauh berbeda. Hanya saja bergantung dengan rencana kerja peruntukkan kendaraan operasional di masing-masing OPD.

"Kendaraan jabatan itu bedanya dengan kendaraan operasional umumnya beda di bahan bakar, Operasional di lapangan tergantung rencana kerja di beberapa OPD," katanya.

Halaman
12
Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help