Sumber Air Baku PDAM Diusulkan Bisa Jadi Aset Pemda

Pihak PDAM Tirta Bangka akan mengajukan sumber air PDAM menjadi aset pemerintah daerah.

Sumber Air Baku PDAM Diusulkan Bisa Jadi Aset Pemda
Bangka Pos / Nurhayati
Dirut PDAM Tirta Bangka, Suhendra 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Pihak PDAM Tirta Bangka akan mengajukan sumber air PDAM menjadi aset pemerintah daerah. Pasalnya hingga saat ini PDAM Tirta Bangka tidak memiliki payung hukum untuk menjaga aset sumber air baku PDAM tersebut.

Menurut Dirut PDAM Tirta Bangka Suhendra pihaknya sudah rapat dengan pihak Bappeda Kabupaten Bangka dan sudah minta izin dengan Bupati Bangka untuk menindaklanjuti dengan pihak PT Timah Tbk.

"Waktu itu posisi saya di perencanaan. Kita akan menindaklanjuti di Merawang, Pasir Mera, ST 12, Kolong Simpur, Bakam dan Puding Besar," jelas Suhendra kepada bangkapos.com, Rabu (12/9/2018) di Kantor PDAM Tirta Bangka.

Diakuinya sumber air baku PDAM perlu dikembangkan karena dengan banyaknya perumahan dimana pohon banyak yang ditebang maka serapan air berkurang. Begitu juga semakin banyak tambang dan perkebunan kelapa sawit maka serapan air semakin berkurang.

Dia mengatakan, seperti di Kolong Pasir Mera yang menjadi sumber baku PDAM di Kecamatan Belinyu ada penambangan timah milik PT Timah Tbk. Dia minta agar pihak mitra perusahaan BUMN tersebut tidak menganggu sumber air baku PDAM.

"Karena di atas itu serapan air kita jangan diganggu. Kita tidak punya surat izin PDAM karena itu KP PT Timah Tbk ketika ditambang sekarang otomatis air menyusut tapi kita sudah konfirmasi sudah koordinasi dengan camat, lurah dan PT Timah Tbk mereka siap membenahi, termasuk di Merawang. Tiga hari lalu, saya juga turun di depan PLN itu ada yang nambang. Kita disebelah kiri depan PLN ada yang nambang saya menghadap lurah minta tolong bantu agar saluran air yang kotor jangan masuk ke sumber air baku PDAM. Dia sepakat dan siap bantu. Disebelah kanan ada tambang ilegal dua, saya sudah turun," ungkap Suhendra.

Ia sudah menyampaikan kepada pemilik tambang jika mau menambang jangan sampai menganggu sumber air baku PDAM. "Kami tidak punya hak melarang izin dari KP PT Timah tapi tolong PDAM juga punya hajat hidup orang banyak," tegas Suhendra.

Dia mengatakan PT Timah Tbk memiliki aturan tidak menambang dekat fasilitas umum. Untuk itu ia berharap agar PT Timah Tbk mematuhi aturan perusahaan BUMN tersebut.

"Setahu saya PT Timah Tbk punya aturan minimum 100 meter dari sarana umum. Kalau sudah melewati batas berarti ada kesalahan teknis. Ketika ada salah ini saya minta tolong dibenahi, tolong saling jaga karena PDAM ini untuk hajat hidup orang banyak, untuk pelayanan publik," harap Suhendra.

Ia mengatakan pihak PDAM melakukan pendekatan persuasif agar penambangan timah tersebut tidak mengganggu sumber air baku PDAM. "Harapan kita jangan saling ganggu. Kita minta saling jaga siapa pun tidak terkecuali orang yang nambang," tegas Suhendra.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved