57 Pemilik Usaha di Kabupaten Belitung Terima Sertifikat Halal

57 sertifikat halal melalui fasilitasi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu, Tanjungpandan.

57 Pemilik Usaha di Kabupaten Belitung Terima Sertifikat Halal
Penyerahan sertifikat halal di gedung PLUT pada Rabu (12/9/2018) 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari

BANGKAPOS.COM  - Satu di antara penerima sertifikat halal yang dibagikan pada Rabu (12/9/2018) Virandy mengatakan, informasi sertifikasi halal sudah mulai pada akhir 2017.

Saat itu pun ia menyerahkan berkas yang menjadi persyaratan ke Dinas KUMKM, Tenaga Kerja, dan Perdagangan Kabupaten Belitung seperti izin PIRT (produk industri rumah tangga), SIUP (surat izin usaha perdagangan), dan berkas lainnya seperti kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (KTP).

Selain itu juga mencantumkan foto produk dan menjabarkan bahan-bahan .

"Sertifikasi ini kan memang program, jadi ikut mendukung agar Belitung dapat menjadi destinasi wisata halal," katanya pada Kamis (13/9/2018).

Menurutnya, setelah pengumpulan berkas sekitar Maret atau April pihaknya mendapat sosialisasi mengenai halal yang dilanjutkan audit oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Bangka Belitung pada Juli 2018.

Pria yang mengurus sertifikat halal buat produk keripiknya ini mengatakan sertifikat yang dimilikinya berlaku mulai saat diaudit pada Juni 2018 hingga 2020.

Sementara itu, Kepala Bidang KUMKM Dinas KUMKM, Tenaga Kerja, dan Perdagangan Kabupaten Belitung Mula Samosir mengatakan pihaknya pada Rabu (12/9/2018) membagikan 57 sertifikat halal melalui fasilitasi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Tanjungpandan.

Program sertifikasi halal sebenarnya program yang sudah lama ada.

"Pada 1996 sudah ada hanya di Bangka Belitung baru ada lembaganya (LPPOM) 2015 jadi programnya baru dilakukan pada 2015 sampai sekarang," imbuhnya.

Sejauh ini sudah ada 175 pelaku usaha yang difasilitasi melalui program ini sejak berjalannya program mulai 2015 hingga 2018 ini.

"Pelaku usaha apabila ingin difasilitasi pemerintah mengajukan ke pihak kami dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, tetapi jika ingin melakukan secara mandiri langsung berhubungan dengan LPPOM," jelas Mula.(*)

Penulis: Adelina Nurmalitasari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved