Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg, Gugatan Mang Gani Cs Dikabulkan MA

"Karena saya bekas napi, yang saya sendiri tidak tahu salah saya apa, nama saya dicoret. Makanya saya menggugat, amang ini nggak pintar-pintar..."

Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg, Gugatan Mang Gani Cs Dikabulkan MA
tribunmedan
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa KPU tak bisa membuat aturan bertententangan aturan undang-undang dan putusan yang lebih tinggi," kata Abdul Gani Aup, satu di antara penggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Gugatan tersebut dimenangkankan pihak Abdul Gani Aup dan sejumlah penggugat lainnya.

Abdul Gani Aup sebelumnya merupakan bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namun namanya dicoret karena statusnya sebagai narapidana kasus tindak pidana korupsi.

"Karena saya bekas napi, yang saya sendiri tidak tahu salah saya apa, nama saya dicoret. Makanya saya menggugat, amang ini nggak pintar-pintar amat, tapi tahu sedikitlah soal hukum dan konstitusi," kata Abdul Gani Aup saat dikonfirmasi Bangka Pos via sambungan seluler, Jumat (14/9/2018) malam.

Sosok yang pernah maju sebagai calon Bupati Bangka itu saat ini sedang berada di Semarang. Ia mengaku sudah mendapatkan kabar keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatannya.

"Kalau keputusannya seperti ini, tentu saja bagus. Karena aturan PKPU itu banyak membuat politisi muda tak bisa maju, padahal ada yang cuma 7 bulan dihukum, ada yang cuma setahun. Tapi hak mereka dilarang," kata Abdul Gani Aup.

Soal peluangnya untuk kembali dicalonkan, Abdul Gani Aup mengaku dirinya menyerahkan semuanya pada PKB.

"Saya sebenarnya tidak ngotot, jadi caleg juga tidak ngotot. Saya luluh karena diminta Tanwin, Dolar dan teman-teman PKB lainnya. Meski akhirnya nama saya dicoret, kalau diminta balik, ya nggak masalah," katanya.

Dilansir Kompas.com, Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Halaman
12
Penulis: teddymalaka
Editor: asmadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help