Politisi Golkar Ini Memaklumi Ketidakhadiran Kepala Daerah Pada Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri angkat bicara mengenai ketidakhadiran Bupati Bangka H Tarmizi Saat

Politisi Golkar Ini Memaklumi Ketidakhadiran Kepala Daerah Pada Rapat Paripurna
Bangka Pos/Nurhayati
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri saat penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 dan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2018, Sabtu (15/9/2018) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM --  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri angkat bicara mengenai ketidakhadiran Bupati Bangka H Tarmizi Saat maupun Wakil Bupati Bangka Rustamsyah saat rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 dan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2018, Sabtu (15/9/2018) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Politisi Partai Golkar ini mengakui rapat paripurna tersebut memang molor sekitar dua jam menunggu bupati maupun wakil bupati hadir. Namun setelah Plt Sekda Bangka Akhmad Mukhsin hadir di DPRD Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa ia yang diserahkan mandat dari Bupati Bangka untuk menghadiri rapat paripurna tersebut.

"Sekda mengatakan yang diserahkan untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut adalah wakil bupati setelah dikonfirmasi wakil bupati ada di Mendobarat. Kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, setelah hampir dua jam lebih sekda menunjukkan bahwa ada perintah dari pak bupati sekda untuk mewakili hadir ini menyangkut APBD. Untuk penetapan dan pelaksanaan sesuai dengan aturan biar tidak terlambat maka setelah berdiskusi panjang lebar tadi dengan Ketua DPRD kita serahkan kepada sekda untuk mewakili Bupati," jelas Rendra kepada bangkapos.com, Sabtu (15/9/2018) usai rapat paripurna.

Selanjutnya Ketua DPRD Parulian Napitupulu saat membuka rapat paripurna tersebut meminta persetujuan forum DPRD yang menyatakan setuju untuk rapat paripurna tersebut diwakili oleh Plt Sekda Bangka.

"Artinya tidak ada masalah ketika forum paripurna mengatakan tidak ada suatu hal yang masalah. Kita dapat melaksanakan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati untuk pengesahan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 dan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2018," ungkap Rendra.

Ditanyakan secara aturan apakah diperbolehkan Plt Sekda Bangka dmenandatangani pengesahan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 dan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2018, Renda menjawab tidak masalah.

"Yang penting tidak ujug-ujug sekda langsung tetapi ketika sekda ditunjuk dituangkan dalam perintah dan tidak masalah ketika forum DPRD dalam paripurna itu menerima. Kalau forum tidak menerimanya ya tidak boleh tetapi karena forum sudah menyatakan setuju kita harus lanjutkan, dan tidak ada sanggahan ketika sedang menyampaikan nota tersebut, tapi seyogya memang harus bupati," kata Rendra.

Dia memaklumi karena kesibukan bupati pada masa akhir jabatannya dimana harus berada di luar daerah di Jakarta untuk paparan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.
Menurut Rendra, tidak perlu dipermasalahkan yang penting sudah melaksanakan paripurna dengan lancar.

"Tinggal mekanisme dewan bagaimana untuk pembahasan rancangan APBD perubahan 2018 dan RAPBD tahun 2019," tegas Rendra.

Dia menilai paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 dan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2018 penting tetapi jika kepala daerah sibuk terbentur dengan hal-hal yang lain, maka dewan tidak bisa memaksa untuk hadir tetali yang penting keterwakilan dari pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum paripurna DPRD.

"Artinya ada sekda namun situasi sekarang ini kan pada situasi masa akhir jabatan. Selama ini juga tidak sedemikian artinya harus berimbang juga selama ini kan selalu hadir mungkin hanya kali ini ada kesibukan paparan KEK. Kita anggap sesuatu yang balance ketidak hadiran ini tidak menjadi suatu problem. Kita bersifat bijak menilai karena selama ini tidak ada problem Bupati dan Wakil Bupati Bangka selalu hadir tidak ada keterwakilan, mungkin kali ini ada sesuatu yang terbentur dengan kegiatan paripurna di wakilkan ke sekda," jelas Rendra.

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved