KPU Ingatkan Ruas Jalan Ini Jangan Dipasangi Alat Kampanye

Tahapan kampanye Pemilu 2019 akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang

KPU Ingatkan Ruas Jalan Ini Jangan Dipasangi Alat Kampanye
Bangka Pos / Dedy Qurniawan
Komisioner bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Pangkalpinang Wahyu Gusna 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Tahapan kampanye Pemilu 2019 akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang saat mensosialisasikan PKPU nomor 23 dan 28 tahun 2018 kepada partai politik dan berbagai pihak terkait di kantor mereka, Senin (17/9/2018).

Satu di antara yang dibahas dan disepakati parpol dan stakeholder yang hadir adalah mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Jalan protokol mulai dari Simpanggabek hingga jalan di depan Grandmillenium (perbatasan Pangkalpinang dan Bangka Tengah) misalnya, kembali dingatkan bahwa kawasan tersebut dilarang untuk dipasangi APK.

Komisioner KPU Pangkalpinang bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat Wahyu Gusna mengatakan, pelarangan pemasangan APK di kawasan tersebut juga telah disepakati oleh parpol dan stakehodler yang hadir pada sosilaisasi.

Kesepakatan lainnya adalah titik lokasi rapat umum atau rapat akbar.

"Jalan mulai masjid As Saadah simpang Gabek sampai dengan perbatasan Pangkalpinang-Bangka Tengah, tepatnya hotel Millenium itu tidak diperbolehkan. Kemudian 50 meter dari trotoarnya juga tidak diperbolehkan," kata Wahyu seusai sosialisasi.

Lokasi yang juga tidak boleh dipasangi APK adalah dk gedung pemerintah, tempat pendidikan, rumah sakit dan tempat ibadah. Pelarangan juga diberlakukan hingga radius 10 meter dari tempat-tempat tersebut.

Selanjutnya, kata Wahyu, ketetapan lokasi pemasangan APK dan rapat umum ini juga akan dibawa ke rapat koordinasi KPU se-Babel yang akan digelar, Selasa (18/9/2018) untuk ditetapkan secara keseluruhan.

"Kesepakatan soal lokasi pemasangab APK dan rapat umum ini juga telah ditandatangani oleh pereakilan parpol, pemerintah kota, dan bawaslu," kata dia.

Wahyu mengimbau agar semua peserta dan tim kampanye Pemilu 2019 agar mempelajari dan mentaati ketentuan-ketuantuan yang diatur pada PKPU nomor 23 dan 28 tahun 2018 ini.

Karena waktu yang mepet, KPU Pangkalpinang akan membali menggelar rapat lanjutan membahas detail yang dinilai krusial.

"Beberapa waktu lalu ini jadi persoalan, seperti pakaian. Apa yang dimaksud pakaian, apakah boleh dengan sarung, penutup kepala seperti jilbabn songkok. Sosialisasi hari ini adalah pertemuan awal, nanti akan ada rapat lanjutan untuk mensepekati kembali beberapa poin yang krusial dan perlu disepakati bersama-sama," tutur Wahyu

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pangkalpinang Novrian Saputra menyatakan, penting bagi para peserta Pemilu 2019 untuk mentaati ketentuan dalam PKPU 23 dan 28 tahun 2018.

Menurut dia, beberapa hal yang juga perlu jadi perhatian pada PKPU ini adalah mengenai item bahan kampanye hingga teknis pelaksanaan ulang tahun partai saat masa kampanye.

"Kemudian ada terkait hal-hal yang tidak diatur seperti kain sarung, HUT partai, itu kami minta dijabarkan. Misalnya kegiatan apa saja di HUT partai, kain sarung itu maunya seperti apa sehingga saat pelaksanaan kampanye tidak ada lagi persoalan, tinggal kita awasi sesuai kesepakatan," ujar Novrian. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved