Pemilu 2019

Rudianto Dorong Pemda Babel Lengkapi Administrasi Kependudukan

Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung (Babel), Rudianto Tjen meminta pada warga pendatang di Babel untuk segera mengurus administrasi kependudukan

Rudianto Dorong Pemda Babel Lengkapi Administrasi Kependudukan
Ist
Rudianto Tjen Ngobrol bersama warga di warung 

BANGKAPOS.COM--Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung (Babel), Rudianto Tjen meminta pada warga pendatang di Babel untuk segera mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal tersebut agar mereka bisa mendapatkan segala fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Babel dan pemerintah pusat.

Sebagai wakil rakyat Babel, Rudianto tidak mau melihat ada warga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan pelayanan terbaik.

Karena di beberapa lokasi, politisi PDI-Perjuangan itu masih melihat adanya warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik karena tidak memiliki BPJS Kesehatan.

Padahal salah satu syarat untuk bisa mengurus BPJS Kesehatan adalah memiliki KTP seusai dengan domisili.

“Kita harus memberi perhatian khusus terhadap kasus-kasus tentang adminstrasi kependudukan di Indonesia ini. Seperti contoh ada pendatang ke Pulau Bangka dari luar Pulau Bangka untuk bekerja dan beliau belum punya identitas dan KTP di Bangka Belitung ini,” kata Rudianto, Senin (17/9/2018).

“Sehingga mereka, walaupun tidak mampu, tapi tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lewat BPJS karena tidak punya KTP,” lanjutnya.

Karena itu, politisi PDI-Perjuangan itu juga mendorong agar pemerintah daerah mau lebih aktif dan berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan adminstrasi kependudukan di Babel. Sebab, ucap Rudianto, pemda yang lebih mengerti keadaan warganya.

“Pemerintah daerah kita minta untuk bisa berkontribusi menyelesaikan masalah (adminstrasi kependudukan),” tegas anggota Komisi I DPR RI itu.

Bila semua warga Babel sudah memiliki KTP dan BPJS, menurut Rudianto, tidak akan ada lagi warga sakit yang terlantar. Alasannya, semua warga sudah bisa berobat dengan mudah dan murah dengan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah.

“Sehingga kalau ada masalah bisa ditangani oleh BPJS dan pemerintah. Yang tidak mampu jangan ditelantarkan, tapi kita berikan jaminan kesehatan dan bisa ditangani rumah sakit seluruh Indonesia,” tutupnya.(*)

Penulis: zulkodri
Editor: zulkodri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved