78 Badan Usaha di Babel Belum Terdaftar Sebagi Peserta JKN-KIS

Sebanyak 78 badan Usaha di Provinsi Bangka Belitung belum mendaftarkan perusahaan, pekerja beserta anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS

78 Badan Usaha di Babel Belum Terdaftar Sebagi Peserta JKN-KIS
Bangka Pos / Ira kurniati
Asisten Deputi Direksi Bidang Monev BPJS Kesehatan Depwil Sumsel, Babel dan Bengkulu, Cecep Heri Suhendar, dalam kegiatan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, Rabu (19/9/2018) 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -Sebanyak 78 badan Usaha di Provinsi Bangka Belitung belum mendaftarkan perusahaan, pekerja beserta anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS per Agustus 2018.

Asisten Deputi Direksi Bidang Monev BPJS Kesehatan Depwil Sumsel, Babel dan Bengkulu, Cecep Heri Suhendar mengatakan 75 diantara Badan Usaha tersebut sudah diberikan surat peringatan dan sembilan lainnya sudah dilimpahkan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan.

Menurut penjelasannya, kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Babel pada agustus 2018 baru mencakup 76 persen dari total penduduk sekitar satu juta. Dimana Kabupaten Belitung mendapatkan cakupan peserta terbanyak yakni sekitar 97 persen dari jumlah penduduknya.

"JKN-KIS ini merupakan program strategis negara yang wajib didukung seluruh komponen. Dimana pada tahun 2019 nanti, kita harus mencapai optimalisasi pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas layanan bagi peserta JKN." ujar Cecep pada kegiatan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan se-Provinsi Babel, Rabu (19/92018).

BPJS Kesehatan melaksanakan proses perluasan kepesertaan yakni pendaftaran Badan Usaha, penyerahan data peserta maupun pembayaran.

Proses pendaftaran dilakukan bersama-sama dengan proses penerbitan izin usaha perpanjangan izin usaha, yang bekerja sama dengan Dinas ketenagakerjaan untuk melakukan supervisi kepada Badan Usaha.

Cecep menyebutkan, bila tahap tersebut sudah dilaksanakan, namun Badan usaha belum patuh mendaftar maupun belum membayar, maka BPJS akan berkoordinasi dengan Kajati/Kajari untuk proses mediasi.

Selanjutnya, jika proses tersebut juga tak diindahkan, maka Badan Usaha akan diberikan surat peringatan. BPJS berkah mengeluarkan surat kuasa khusus ke Kajati/Kajari jika Badan Usaha tetap tak memggubris surat peringatan tersebut.

Sanksi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Badan Usaha yang tidak patuh, yakni dapat mengajukan sanksi publik kepada pemerintah daerah atau kepolisian dan KPNKL.(*)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved