BPJS Kesehatan Pangkalpinang Gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

BPJS Kesehatan Pangkalpinang Gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

BPJS Kesehatan Pangkalpinang Gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan
Bangka Pos / Ira kurniati
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pangjalpinang menggelar kegiatan yang bertajuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, Rabu (19/9/2018). 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pangkalpinang menggelar kegiatan yang bertajuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, Rabu (19/9/2018). 

Forum yang juga dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Babel yang diwakili oleh Amir Syarifudin,  sebagai asisten jaksa bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan tinggi babel, seluruh Kejaksaan Negeri se-Provinsi Kepulauan Babel, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. 

Deputi direksi wilayah BPJS Kesejatan Depwil Sumsel, Babel Bengkulu, Erna Wijaya Kesuma menyampaikan, tujuan diadakannya forum ini agar tercapainya komunikasi yang baik antara Kesehatan'>BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan program JKN-KIS di Provinsi Kepulauan Babel. 

"Diadakannya forum ini semoga bisa ditingkatkan lagi kepesertaan JKN-KIS di Bangka belitung. Saya memohon dukungan dari semua pihak atas program nasional ini. Kita berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi masyarakat." kata Erna dalam sambutannya. 

Sementara itu, penyampaian materi disampaikan oleh Asisten deputi direksi bidang monev, Cecep Heri Suhendar.

Dalam penyampaiannya, Cecep menyebutkan JKN-KIS merupakan program nasional yang harus didukung oleh seluruh stakeholder. Guna diselenggarakan forum ini, juga untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan JKN dari badan usahanya. 

"Tiga hal yang mesti dilakukan, yakni memastikan seluruh badan usaha mendaftarkan badan usaha dan pekerja ke BPJS. Kemudian memastikan badan usaha menyerahkan data pegawai beserta upah sesuai dengan apa yang dibayar dan memastikan badan usaha rutin membayar. Harapannya agar badan usaha tersebut rutin membayar iuran dan berkesinambungan." jelas Cecep. 

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi diskusi yang dipandu oleh Amir syarifudin sebagai asisten jaksa bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan tinggi babel.(*)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved