Peserta CPNS Untuk Disabilitas di Belitung Terancam Kosong, Rata-Rata Lulusan SLTA

Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Belitung untuk kategori Disabilitas, diprediksi sangat minim peminat.

Peserta CPNS Untuk Disabilitas di Belitung Terancam Kosong, Rata-Rata Lulusan SLTA
Adelina Nurmalitasari
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial Kabupaten Belitung, Haziarto saat ditemui posbelitung.co, Senin (12/3/2018). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Belitung untuk kategori Disabilitas, diprediksi sangat minim peminat. Padahal terdapat enam formasi disabilitas untuk tenaga guru dari 288 formasi yang sudah diumumkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Belitung.

Sebab disabilitas di Kabupaten Belitung kini mayoritas lulusan SLTA sederajat. Sedangkan formasi yang dibutuhkan di tenaga guru tersebut, lulusan Strata 1 (S1).

"Rata-rata kebanyakan memang lulusan SMA kalau yang disabilitas, kalau untuk DIII ke atas itu sepengetahuan kami belum ada. Ya bisa-bisa terancam kosong formasi itu memang," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung Haziarto kepada Posbelitung.co, Rabu (19/9/2018).

Tidak dipungkiri, kata dia, terdapat salah satu keluarga disabilitas yang sempat menghubunginya terkait seleksi CPNS kategori disabilitas tersebut. Namun belum diketahui, yang bersangkutan akan ikut atau tidak.

"Ada yang bertanya, tapi hanya satu orang itu dan sudah lama juga. Posisi nya orang itu ada di luar kota, lulusan nya diatas DIII dan orang itu, orang Belitung asli. Tapi tidak tau mereka akan ikut atau tidak, kita lihat nantilah, karena pendaftaran inikan tanggal 26 September nanti," ujarnya.

Sementara, Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem) mengaku untuk kategori disabilitas seleksi CPNS di Belitung tidak dipungkiri memang diprediksi sangat minim peminat. Lantaran mayoritas disabilitas hanya memegang Ijazah SLTA dan sangat minim lulusan DIII.

"Ya mau tidak mau nanti, kalau kosong apa boleh buat. Karena untuk menunjang kinerja Pemerintah kedepan, tidak ada lagi tenaga yang hanya SLTA terkecuali kejurusan. Karena itu memang sudah sesuai dengan analisa kebutuhan kinerja, dari pemerintah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)," pungkasnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved