Pol PP Minta PT Timah Klarifikasi Soal Tambang Mitra Dekat Sungai Jembatan Bandung Belinyu

Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka melayangkan surat resmi ke PT Timah Tbk.

Pol PP Minta PT Timah Klarifikasi Soal Tambang Mitra Dekat Sungai Jembatan Bandung Belinyu
Istimewa
Pol PP saat menunjukan keberadaan tambang mitra PT Timah Tbk yang berada didekat DAS Jembatan Bandung Belinyu Bangka. Insert surat Pol PP Bangka kepada PT Timah Tbk. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM  -- Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka melayangkan surat resmi ke PT Timah Tbk. Surat yang dikirim, Jumat (21/9/2018) itu meminta perusahan BUMN ini memberikan klarifikasi terkait keberadaan tambang mitranya di bibir sungai, dekat Jembatan Bandung Belinyu Bangka.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achmad Suherman, Jumat (21/9/2018).

"Kita sudah kirim surat resmi ke PT Timah terkait keberadaan tambang mitra mereka yang beraktifitas di bibir sungai dekat Jembatan Bandung Kutopanji Belinyu," kata Suherman.

Dalam surat tersebut, Satpol PP Kabupaten Bangka meminta PT Timah Tbk memberikan klarifikasi seputar keberadaan tambang mitra mereka yang beroperasi di kawasan yang dimaksud. Tambang timah ini beroperasi karena mendapat ijin dari PT Timah sehingga Pol PP Bangka mempertanyakannya.

Kendati tambang yang dimaksud merupakan ijin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, namun menurut Suherman, hendaknya perusahaan mengindahkan dampak lingkungan. Sebab hasil survei atau pemantauan langsung Pol PP di lapangan, terlihat jelas, lubang tambang hanya berjarak sekitar 10 meter dari daerah aliran sungai (DAS).

"Makanya Kita beri peringatan ke PT Timah agar memperhatikan aturan Perda. Dalam Perda disebutkan seharusnya tambang berjarak minimal 50 meter dari DAS. Sedangkan tambang ini jaraknya hanya sekitar 10 meter dari daerah aliran sungai," katanya.

Selain karena dekat DAS, tambang tersebut juga dianggap dekat fasilitas umum, jembatan dan jalan raya.

"Agar dipatuhi aturan Perda yang ada. Karena hal ini akan menimbulkan konflik. Bisa saja alur sungai terjadi kerusakan dan nanti apabila mitra timah boleh kerja melanggar aturan (Perda), dikawatirkan masyarakat lain akan ikut-ikutan juga," katanya.

Pol PP Bangka dipastikan Suherman tidak melarang pengusaha tambang mitra PT Timah untuk mengeksploitasi mineral, asalkan semua aturan dipatuhi dan tidak menggangu ketertiban lingkungan.

"Kita tidak melarang mereka menambang, yang penting rambu aturan diikuti," katanya.

Halaman
12
Penulis: ferylaskari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help