DPRD Babel Sebut KM Inka Mina Aset Pemerintah Tak Boleh Dijual, Kalau Disewa Ada Aturan Mainnya

Ketua Komisi II DPRD Babel Aksan Visyawan buka suara terkait informasi kapal KM Inka Mina bantuan pemerintah diduga diperjualbelikan

DPRD Babel Sebut KM Inka Mina Aset Pemerintah Tak Boleh Dijual, Kalau Disewa Ada Aturan Mainnya
Bangka Pos / Hendra
Ketua Komisi II DPRD Babel, Aksan Visyawan 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Komisi II DPRD Babel Aksan Visyawan buka suara terkait informasi kapal KM Inka Mina bantuan pemerintah diduga diperjualbelikan.

Menurutnya, untuk memastikan informasi tersebut pihaknya akan melakukan cek dan ricek ke lokasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Yang jelas kapal itu jangan dijual, itu aset pemerintah. Proses apapun yang terkait kapal itu, karena menyangkut aset pemda, DPRD Babel harus tahu dan perlu izin DPRD jika memang aset itu mau dijual," jelas Aksan, Selasa (25/9/2018).

Hanya saja, menurut politikus PKS itu, sejauh ini tidak ada kabar apapun terkait kapal yang dibagikan Pemprov Babel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel tersebut.

KM Inka Mina diberikan kepada kelompok nelayan di Babel pada 2011 lalu.

Ada tujuh kelompok nelayan yang menerima kapal berbobot 30 gross ton (GT) itu, dengan masing-masing kelompok beranggotan 12 orang.

Disinggung soal dugaan kapal itu disewakan, Aksan menyebutkan harus ada aturan yang perlu dipatuhi.

"Ya kalau sewa harus ada aturan main. Ini perlu kita telusuri," ujar Aksan.

Tujuh unit kapal dengan nama KM Inka Mina itu diberi kepada nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel pada akhir 2011.

Halaman
12
Penulis: Alza Munzi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved