Gandeng BGR dan Kementerian ESDM, Pemprov Babel Reklamasi 18 Hektar Lahan Bekas Tambang

Saat ini, kondisi lingkungan Babel mengalami perubahan akibat tambang darat dan laut sehingga perlu dilakukan upaya untuk

Gandeng BGR dan Kementerian ESDM, Pemprov Babel Reklamasi 18 Hektar Lahan Bekas Tambang
Bangka Pos/Krisyanidayati
Workshop Pilot Coorperation Exchange (PCE) Sustanbility of Tin Mining in Bangka Belitung, di Hotel Novotel Bangka Tengah, Selasa (25/9/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kementerian ESDM bersama Federal Institute For Geosciences and Natural Resources (BGR) melakukan pilot project reklamasi lahan tambang seluas 18 hektar di Dusun Cungfo Desa Bukit Layang kabupaten Bangka.

Sekretaris Daerah Babel, Yan Megawani dalam Workshop Pilot Coorperation Exchange (PCE) Sustanbility of Tin Mining in Bangka Belitung mengharapkan adanya project ini bisa membantu pemerintah daerah untuk menemukan formula dalam mereklamasi lahan bekas tambang yang sudah terjadi ratusan tahun lalu.

"Kita berterimakasih sudah dipercaya menjadi lokasi kegiatan ini bersama BGR. Kerjasama ini menjadi cerminan kita dan upaya untuk mencari format baru dalam mengembalikan kualitas lingkungan setelah di tambang," katanya saat membuka Workshop Pilot Coorperation Exchange (PCE) Sustanbility of Tin Mining in Bangka Belitung, di Hotel Novotel Bangka Tengah, Selasa (25/9/2018).

Saat ini, kondisi lingkungan Babel mengalami perubahan akibat tambang darat dan laut sehingga perlu dilakukan upaya untuk pengembalian fungsi bentang alam yang ada.

"Ini memberikan pelajaran kita, bagaimana proses reklamasi, baik dari sisi pembiayaan yang ditetapkan masih memenuhi kriteria, metodologi dan termasuk melibatkan masyarakat dalam reklamasi. Sehingga masyarakat jadi bagian terdepan untuk menjaga lahan yang sudah reklamasi," tambahnya.

Yan tak memungkiri, banyak lahan yang sudag direklamasi namun ditambang kembali. Sehingga, reklamasi yang dilakukan belum berdampak pada pemulihan lingkungan.

Yan menyebutkan, kejelasan status kepemilikan lahan juga harus diperhatikan sehingga bisa betul-betul diawasi.

"Memang tidak ada jaminan setelah direklamasi tidak ditambang kembali, makanya formulasi yang akan diterapkan itu menjadikan lahan reklamasi itu menjadi bagian yang manfaatnya dan kepemilikannya dirasakan masyarakat, sehingga ikut menjaga," katanya.

Ia membantah jika reklamasi yang dilakukan selama ini hanya sekedar formalitas belaka, menurutnya ada beberapa aturan yang harus dikuti dan penuhi dalam reklamasi.

"Enggak formalitas, karena aturan seperti itu dan sudah dilakukan. Ketika sudah selesai, ada jeda waktu masyarakat masuk lagi. Beberapa kan sudah ada hasilnya, formula reklamasi dari tahun ke tahun semakin baik, kalau dulu kan ditanam apa saja boleh asal hijau. Sekarang sudah mulai dipikirkan secara ekologis oke dan ekonomis oke," jelasnya.

Menurutnya, formula reklamasi dengan melibatkan masyarakat akan lebih efektif. Pasalnya, Pemberdayaan dan pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

"Kemudian dengan ini ada transfer ilmu mereka melakukan reklamasi melibatkan masyarakat. Model barunya ini adalah upaya untuk melibatkan masyarakat misalnya BUMDes dalam pengelolaan areal, kenapa BUMDes melihat institusi resmi dan ada setiap desa untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, kami berharap dengan adanya BUMDes keberlanjutan program ini," ujarnya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved